LABUAN BAJO, FraksiGerindra.id — Kaposki Gerindra Komisi VIII DPR RI, H. M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani dampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kompleksitas dampak bencana membuat penanganan tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Husni menilai bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak terhadap infrastruktur, pelayanan publik, kondisi sosial, hingga psikologis masyarakat terdampak. Karena itu, diperlukan keterlibatan kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Husni saat mengikuti peninjauan Komisi VIII DPR RI ke Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/8/2026).
“Itu sudah pasti tidak bisa ditangani oleh BNPB sendiri. Karena yang terjadi itu bukan kerusakan daripada fisik dan bukan hanya meninggal dunia, tapi di sini jalan yang rusak,” kata Husni.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan membutuhkan penanganan dari kementerian teknis agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah.
Husni juga menyoroti banyaknya masyarakat yang harus mengungsi akibat bencana. Jumlah pengungsi yang jauh lebih besar dibandingkan korban jiwa, menurutnya, menunjukkan bahwa penanganan bencana juga harus menyentuh aspek sosial dan psikologis masyarakat.
Ia menilai perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat yang mengalami trauma maupun kekhawatiran pascabencana, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Selain persoalan pengungsian, Husni mengingatkan pemerintah mengenai penyebaran informasi tidak benar terkait kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dinilai berpotensi memperbesar kepanikan masyarakat serta mengganggu proses penanganan bencana.
“Tentunya banyaknya beredar berita-berita hoaks. Tentunya di sini, di salah satu sisi, perlunya kemitraan dengan Kementerian Komdigi,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Karena itu, Husni mendorong pemerintah memperkuat komunikasi publik dengan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang resmi, akurat, dan mudah dipahami.
Menurutnya, penyampaian informasi yang baik menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan kondisi terkini, langkah yang harus dilakukan, serta informasi terkait potensi risiko berdasarkan keterangan dari lembaga yang berwenang.
Husni juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, serta berbagai infrastruktur dasar perlu segera ditangani agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.
Dalam aspek infrastruktur, Husni menilai pemulihan akses jalan menjadi salah satu prioritas. Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu proses distribusi bantuan dan logistik menuju wilayah terdampak.
Karena itu, ia mendorong kementerian yang membidangi pekerjaan umum untuk segera mengambil langkah penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak.
“Seperti tadi, kesulitan daripada pendropingan logistik itu juga peran daripada Kementerian PUPR itu harus segera didatangkan. Makanya kita terus memperkuat BNPB selaku komandan di lapangan di dalam masalah kebencanaan ini,” tegasnya.
Husni menilai BNPB tetap memiliki posisi penting sebagai koordinator utama dalam penanganan bencana di lapangan. Namun, efektivitas penanganan sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan kementerian serta lembaga lainnya.
Selain akses jalan, kerusakan fasilitas kesehatan juga perlu mendapat perhatian serius. Pemulihan sarana kesehatan dibutuhkan agar masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan medis selama masa tanggap darurat maupun dalam proses pemulihan pascabencana.
Menurut Husni, bantuan logistik saja tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan pelayanan dasar.
Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat dengan BNPB sebagai koordinator penanganan di lapangan. Dengan sinergi tersebut, kebutuhan masyarakat terdampak mulai dari logistik, infrastruktur, kesehatan, komunikasi publik, hingga pemulihan psikososial diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.
