JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra, Dra. Hj. Wardatul Asriah, memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial (Mensos) dan jajarannya atas respons cepat dalam menangani bencana di daerah pemilihannya. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Sosial yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Wardatul Asriah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas langkah cepat Menteri Sosial dalam mengirimkan bantuan ke Kabupaten Karawang. Ia menilai bahwa Kementerian Sosial merupakan mitra yang aktif dalam memberikan pembaruan informasi terkait berbagai kegiatan yang dilakukan.
Selain memberikan apresiasi, Wardatul Asriah juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial. Ia berharap kebijakan tersebut tidak mengurangi program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Saya bersyukur bahwa Kementerian Sosial memastikan anggaran bantuan sosial tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan, termasuk anggaran operasional yang melekat pada bansos,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat ini juga menyoroti penggunaan Data Center dalam penyaluran bantuan sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Ia mengungkapkan bahwa saat reses, dirinya menerima banyak pengaduan dari masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar. Menurutnya, petugas desa sering menjadi sasaran protes karena hanya mengikuti data yang tersedia.
“Dengan adanya Data Center ini, saya berharap permasalahan tersebut dapat teratasi,” ujar Wardatul Asriah.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan keterlibatan Kementerian Sosial dalam program pemberdayaan yang melibatkan kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Desa. Ia menanyakan apakah kementerian-kementerian ini telah melakukan rapat bersama terkait program pemberdayaan tersebut dan apakah program ini akan dijalankan secara bersama atau tetap terpisah.
“Apakah kementerian-kementerian ini sudah melakukan rapat bersama terkait program pemberdayaan ini? Mengingat masing-masing kementerian memiliki program pemberdayaan sendiri, apakah program ini akan dijalankan secara bersama atau tetap terpisah?” tanyanya.
Wardatul Asriah juga meminta penjelasan mengenai konsep Sekolah Rakyat yang tengah digagas oleh Kementerian Sosial. Ia menyoroti perubahan Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar serta kebijakan pendidikan gratis hingga tingkat SMA. Ia pun ingin mengetahui apakah Sekolah Rakyat yang baru ini akan menjadi bagian dari pendidikan dasar atau memiliki jenjang tersendiri.
“Dulu kita memiliki Sekolah Rakyat yang kemudian berubah menjadi Sekolah Dasar. Saat ini, pendidikan hingga SMA sudah gratis, sehingga semua masyarakat, termasuk yang kurang mampu, tetap bisa bersekolah. Saya ingin mengetahui apakah Sekolah Rakyat ini akan menjadi bagian dari pendidikan dasar ataukah memiliki jenjang tersendiri, seperti Sekolah Rakyat Tingkat Satu, Tingkat Dua, dan Tingkat Tiga? Sasarannya siapa, Pak Menteri?” lanjutnya.
