DENPASAR, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbeleka, menegaskan pentingnya langkah tegas aparat dalam menangani berbagai pelanggaran hukum di Bali, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA).
BANDAR LAMPUNG, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti besarnya keuntungan yang diraih platform over the top (OTT) global serta fenomena drama China vertikal (dracin) di Indonesia.
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menanggapi usulan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menekankan potensi dampak
JAKARTA, FraksiGerindra.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengapresiasi laporan kinerja awal yang disampaikan pimpinan dan jajaran Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Kerja di
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkeadilan guna memperkuat perlindungan warga negara yang bekerja di
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Kapoksi Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mengapresiasi penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dinilai berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai kelancaran
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak
PADANG, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, mengadakan sosialisasi terkait tugas dan kewenangan MKD serta hak imunitas dan protokoler anggota DPR RI dalam Kunjungan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyoroti kisruh perebutan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV), yang dikenal sebagai "war SDUWHV," dalam sistem imigrasi.