Berita Parlemen

Baleg DPR RI Dorong Prolegnas 2027 Fokus pada Regulasi yang Berkeadilan dan Bermanfaat bagi Masyarakat

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di 20261118181551

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, mendorong pentingnya penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027 yang berorientasi pada kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap regulasi yang masuk dalam agenda legislasi harus mampu memberikan manfaat nyata, menjawab persoalan hukum, serta memperkuat rasa keadilan melalui pembaruan maupun pembentukan undang-undang baru.

Hal tersebut disampaikan Bob Hasan seusai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa penyusunan agenda legislasi nasional tidak boleh sekadar berorientasi pada jumlah rancangan undang-undang yang dibahas, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak penerapannya bagi kehidupan masyarakat.

Bob Hasan menilai keberadaan undang-undang harus mampu menjawab kebutuhan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Pembentukan regulasi, menurutnya, tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif atau melengkapi kerangka hukum nasional, tetapi juga perlu memastikan tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Pada intinya setiap undang-undang itu harus berdampak pada masyarakat,” ujar Bob Hasan usai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, salah satu langkah penting dalam menentukan prioritas legislasi adalah melakukan evaluasi terhadap berbagai undang-undang yang telah berlaku. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang belum mampu memberikan manfaat optimal atau belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Bob Hasan menjelaskan bahwa revisi undang-undang menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki ketentuan yang dinilai belum efektif dalam pelaksanaannya. Menurutnya, apabila suatu regulasi telah disahkan tetapi belum mampu menghadirkan rasa keadilan, maka diperlukan pembaruan hukum agar tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai.

“Revisi itu adalah untuk bagaimana adanya sistem undang-undang tersebut, sahnya undang-undang tersebut, tetapi tidak ada pencapaian rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berarti ada kekosongan hukum di situ,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung II tersebut menekankan bahwa pembaruan regulasi harus mempertimbangkan persoalan yang muncul dalam penerapan undang-undang. Dengan demikian, revisi yang dilakukan tidak hanya memperbaiki rumusan norma, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan hukum dan meningkatkan kepastian serta keadilan bagi masyarakat.

Selain melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah berlaku, Bob Hasan turut menyoroti pentingnya pembentukan undang-undang baru untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan yang belum tercakup dalam sistem hukum nasional.

Menurutnya, perkembangan kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan baru membutuhkan respons legislasi yang tepat. Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas 2027 perlu memberikan ruang bagi rancangan undang-undang yang benar-benar diperlukan untuk mengisi kebutuhan hukum yang belum diatur.

“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tutur legislator dari dapil Lampung II itu.

Bob Hasan menilai keseimbangan antara revisi undang-undang dan pembentukan regulasi baru menjadi aspek penting dalam menentukan arah legislasi nasional. Kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat saling melengkapi untuk memperkuat sistem hukum sekaligus memastikan setiap peraturan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Di samping pembahasan substansi Prolegnas 2027, Baleg DPR RI juga tengah menyiapkan pembaruan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian adalah Fast Track Legislation, yakni pembentukan undang-undang melalui prosedur yang dipercepat. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi proses legislasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengaturan tertentu.

Meski demikian, Bob Hasan menegaskan bahwa percepatan pembentukan undang-undang tidak boleh mengurangi prinsip keterbukaan maupun mengesampingkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

Menurutnya, partisipasi publik tetap menjadi bagian penting yang harus dijamin, baik dalam penyusunan rancangan, pembahasan materi muatan, maupun penyelesaian undang-undang.

“Fast Track Legislation pada intinya tidak menghilangkan, mengenyampingkan tentang partisipasi publik atau partisipasi publik yang bermakna,” ungkapnya.

Bob Hasan menjelaskan bahwa masyarakat harus tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta kritik terhadap ketentuan yang akan diatur dalam suatu rancangan undang-undang.

Partisipasi tersebut mencakup pembahasan materi muatan, perumusan pasal, hingga penyusunan norma hukum yang nantinya akan diberlakukan. Bahkan, menurutnya, penghimpunan aspirasi masyarakat dapat dilakukan sejak sebelum tahapan formal pembentukan undang-undang dimulai.

Dengan demikian, mekanisme percepatan legislasi tetap harus dilaksanakan secara transparan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

“Yang terpenting adalah bahwa keterbukaan. Keterbukaan dalam konteks penyusunan, pembahasan sampai dengan penyelesaian undang-undang,” tegasnya.

Bob Hasan menekankan bahwa keterbukaan menjadi prinsip penting dalam memastikan pembentukan undang-undang tetap berjalan secara akuntabel. Setiap tahapan legislasi diharapkan dapat memberikan akses informasi yang memadai agar masyarakat mengetahui arah dan substansi regulasi yang sedang disusun.

Melalui penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, Baleg DPR RI bersama komisi dan fraksi diharapkan mampu merumuskan agenda legislasi yang lebih terarah berdasarkan kebutuhan hukum nasional dan kepentingan masyarakat.

Bob Hasan menegaskan pentingnya menjadikan dampak regulasi sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas pembentukan undang-undang. Baik melalui revisi maupun penyusunan regulasi baru, agenda legislasi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat keadilan, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Show Comments (0)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *