JAKARTA, Fraksigerindra.id — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Timah di Tanjung Pinang untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dan penurunan kinerja perusahaan. Anggota BAKN DPR RI Ade Rezki Pratama menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT Timah guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan.
Ade menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK mengungkap potensi fraud serta kontrak-kontrak kerja yang belum optimal. “Kami berdiskusi dengan direksi PT Timah mengenai temuan BPK, termasuk penurunan potensi kinerja perusahaan dan indikasi adanya potensi fraud. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami di BAKN untuk memastikan perbaikan manajerial dan struktural di PT Timah,” ujar Ade usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke PT Timah, Tanjung Pinang, Bangka Belitung, Senin (2/12/2024).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyoroti pentingnya transparansi dalam kontrak kerja serta kontribusi maksimal PT Timah terhadap penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun dividen. Ia juga menegaskan bahwa PT Timah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian industri nasional, khususnya di sektor pertahanan dan energi terbarukan.
“Sumber daya timah sangat vital, tidak hanya untuk kendaraan pertahanan nasional tetapi juga untuk pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) berbasis energi terbarukan. Peran PT Timah sebagai BUMN harus dioptimalkan melalui hilirisasi industri demi keberlanjutan pembangunan ekonomi,” ungkapnya.
Menanggapi kerugian sebesar Rp300 triliun yang pernah dialami PT Timah, Ade menegaskan perlunya perbaikan tata kelola internal perusahaan.
“Perbaikan manajemen internal menjadi kebutuhan mendesak. Kontrak kerja dengan mitra harus dievaluasi agar tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah tetapi juga memastikan PT Timah beroperasi secara efisien dan berintegritas,” jelasnya.
