Djodi Ridder Putra

BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia paling lambat pada 2029. Ia menyampaikan bahwa pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor

BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tanpa diiringi dengan upaya nyata untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan

BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029 sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis dan layak bagi anak-anak dari keluarga tidak

BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Pada Senin (12/1/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru

BANDA ACEH, FraksiGerindra.id -- Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat persoalan utama dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Temuan tersebut merupakan hasil rangkaian koordinasi dan peninjauan lapangan

BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menegaskan bahwa agenda reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia saat ini tidak lagi memerlukan perombakan struktur kelembagaan. Menurutnya, fokus reformasi

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal. Menurutnya, pengawasan internal memegang