PADANG, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, mengadakan sosialisasi terkait tugas dan kewenangan MKD serta hak imunitas dan protokoler anggota DPR RI dalam Kunjungan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyoroti kisruh perebutan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV), yang dikenal sebagai "war SDUWHV," dalam sistem imigrasi.
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyoroti masalah ketidaksinkronan data bantuan sosial (bansos) yang masih terjadi di Indonesia. Menurutnya, perbedaan data antar kementerian dan lembaga menjadi
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, dengan fokus pada dinamika global yang
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mengusulkan agar impor gula rafinasi hanya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melindungi petani tebu lokal. Banyaknya importir
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Muhammad Husein Fadlulloh, menyambut positif kesepakatan gencatan senjata yang tercapai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran selama dua
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Komisi V DPR RI menyoroti perkembangan pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi serta penanganan abrasi pantai di Bali dalam rapat kerja yang digelar Rabu (8/4/2026). DPR meminta pemerintah segera mengambil
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang lebih optimal serta responsif terhadap dinamika global. Ia
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi serta pelaku industri
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah menyoroti keputusan pemerintah mencabut izin konsesi kawasan hutan milik PT Papua Lestari Abadi. Ia menekankan pentingnya perusahaan menunjukkan bukti yang