JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi hasil penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Hal tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sugiat menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan untuk memastikan tidak terdapat pengaruh kepentingan tertentu dalam proses perumusan maupun pengambilan keputusan.
“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini (agar) disisir kembali,” ujar Sugiat dalam rapat.
Menurut Sugiat, evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi dipengaruhi oleh pihak-pihak yang diduga memiliki akses terhadap informasi hasil penyadapan. Ia mengkhawatirkan kemungkinan adanya penyusupan kepentingan tertentu yang dapat mengubah arah kebijakan sehingga tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemerintah.
“Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase, telah terkena penyusupan secara halus, sehingga ini ya menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi? Supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan,” tutur Sugiat.
Sugiat juga menyoroti kemungkinan adanya pengaruh kepentingan kelompok tertentu dalam penyusunan regulasi, termasuk peraturan presiden atau kebijakan strategis lainnya. Ia menilai dugaan pemanfaatan informasi hasil penyadapan perlu ditelusuri secara mendalam agar pemerintah dapat memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan nasional.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran yang hanya berkaitan dengan kerahasiaan komunikasi. Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan pejabat negara juga perlu diperiksa dari sisi kemungkinan penggunaan informasi untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Sugiat menyampaikan keyakinannya bahwa informasi yang diperoleh dari aktivitas penyadapan berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Meski demikian, kemungkinan adanya sabotase terhadap kebijakan pemerintah masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut.
“Pasti sudah digunakan untuk macam-macam. Apakah untuk melemahkan kebijakan Presiden, mensabotase kebijakan Presiden, atau bahkan untuk yang lebih parah lagi berusaha untuk katakanlah makar tadi,” tukas Sugiat.
Lebih lanjut, Sugiat mengingatkan bahwa selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah terdapat berbagai kebijakan strategis yang dirumuskan dan dijalankan melalui kementerian serta lembaga negara.
Ia menilai banyaknya keputusan yang dihasilkan dalam periode tersebut menjadi alasan pentingnya penguatan pengawasan terhadap proses penyusunan kebijakan. Pemeriksaan perlu diarahkan untuk memastikan tidak terdapat celah yang memungkinkan informasi rahasia negara digunakan demi kepentingan pihak tertentu.
Dalam kesempatan itu, Sugiat turut menyinggung pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI mengenai tantangan birokrasi dalam proses pengambilan keputusan.
Sugiat mengaitkan hal tersebut dengan perlunya kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya pihak yang berupaya memanfaatkan proses administratif atau situasi tertentu untuk memengaruhi keputusan pemerintah.
“Dua tahun pemerintahan berjalan ini kan pasti sudah ada banyak kebijakan Presiden. Sebetulnya kan Pak Presiden pernah curhat ini di DPR bahwa pada saat Paripurna DPR beliau mengatakan inilah kadang-kadang birokrasi. Pas mau teken-teken itu di sore hari ketika yang mau neken itu sudah sangat letih kan,” imbuhnya.
Selain meminta evaluasi kebijakan, Sugiat menyoroti pentingnya menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berlandaskan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya dan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, ia mengingatkan agar kepentingan kelompok ekonomi tertentu tidak mendominasi proses perumusan kebijakan negara.
Sugiat menilai kelompok yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik dapat berupaya mempertahankan kepentingannya melalui berbagai cara, termasuk dengan membangun hubungan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
“Kita rakyat kalah berkali-kali. Tapi selalu yang menang itu adalah, yang bertahan itu adalah oligarki-oligarki rakus,” kata Sugiat.
Ia menjelaskan bahwa kelompok dengan kepentingan ekonomi yang kuat memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi politik. Menurutnya, pengaruh tersebut tidak selalu dilakukan secara langsung melalui individu, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk upaya memengaruhi substansi kebijakan pemerintah.
“Karena memang mereka punya kemampuan beradaptasi, punya kemampuan menyusup, punya kemampuan menginfiltrasi bukan hanya dalam konteks orang per orang tapi juga sampai menginfiltrasi kebijakan supaya kebijakan itu menguntungkan mereka,” tuturnya.
Sugiat menilai kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah. Evaluasi yang dilakukannya diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan tidak dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada kelompok tertentu.
Melalui permintaan tersebut, Sugiat mendorong Kemensetneg untuk meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis.
Menurutnya, langkah antisipatif diperlukan untuk menjaga integritas proses pengambilan keputusan, melindungi kepentingan negara, serta memastikan pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo tetap berjalan sesuai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.





