JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan pentingnya penggunaan teknologi mutakhir dan pemilihan lokasi yang aman dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Kedua aspek tersebut dinilai harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan studi kelayakan guna memastikan pembangunan hingga pengoperasian PLTN memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
Ramson menilai, pengembangan PLTN dapat menjadi salah satu pilihan strategis dalam diversifikasi sumber energi nasional. Selain mendukung percepatan transisi energi, pemanfaatan tenaga nuklir juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
“Salah satu alternatif untuk diversifikasi energi, energi baru dan energi terbarukan, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kita sudah minta serius agar dilakukan studi-studi untuk pertama memilih teknologi yang tepat, karena teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir itu berkembang. Jadi supaya dipilih yang terbaru dan aman,” ujar Ramson seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Ramson, perkembangan teknologi ketenaganukliran perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis reaktor yang akan digunakan. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan agar teknologi yang dipilih tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional, tetapi juga memiliki sistem keselamatan yang memadai untuk meminimalkan berbagai potensi risiko operasional.
Selain pemilihan teknologi, Ramson mengingatkan bahwa pembangunan PLTN membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, mulai dari kesiapan regulasi, pembentukan sistem pengawasan, hingga pengalokasian anggaran. Seluruh kebutuhan tersebut harus diperhitungkan sejak tahap awal agar proses pembangunan dan pengoperasian pembangkit dapat berjalan sesuai dengan ketentuan keselamatan.
Ia juga menekankan pentingnya memasukkan aspek mitigasi risiko bencana ke dalam studi kelayakan, terutama dalam menentukan lokasi pembangunan. Kondisi geografis dan potensi aktivitas kegempaan harus menjadi pertimbangan utama untuk menghindari risiko yang dapat mengganggu keamanan fasilitas nuklir.
“Makanya nanti di dalam studi-studi itu, dalam membuat juga perencanaan anggaran, itu sudah dikombinasikan, baik perencanaannya, anggarannya. Di dalam perencanaan sudah termasuk dan anggaran persiapan pengawasan nantinya. Kedua lokasi yang aman, yang tidak menimbulkan gangguan-gangguan, misalnya mengurangi dampak dari potensi seperti gempa bumi,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Adapun pengembangan energi nuklir telah masuk dalam perencanaan penyediaan tenaga listrik nasional. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 500 megawatt (MW) hingga 2034.
Dari total kapasitas tersebut, sebesar 250 MW direncanakan beroperasi di wilayah Sumatera-Bangka pada 2032. Sementara itu, tambahan kapasitas sebesar 250 MW lainnya ditargetkan beroperasi di Kalimantan pada 2033. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas bauran sumber energi dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan dan pengoperasian PLTN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa industri ketenaganukliran membutuhkan tenaga kerja dari berbagai bidang keahlian, baik yang berkaitan langsung dengan teknologi nuklir maupun sektor rekayasa dan industri pendukung.
Berdasarkan proyeksi BRIN, sekitar 15 persen kebutuhan tenaga kerja PLTN merupakan tenaga ahli khusus di bidang ketenaganukliran. Sementara itu, sebanyak 85 persen lainnya berasal dari berbagai disiplin ilmu rekayasa serta sektor industri pendukung yang berperan dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas pembangkit.
Dengan demikian, pengembangan PLTN di Indonesia memerlukan kesiapan yang terintegrasi, mencakup pemilihan teknologi, penentuan lokasi, penguatan regulasi dan pengawasan, dukungan anggaran, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pemanfaatan energi nuklir dapat mendukung kebutuhan listrik nasional dengan tetap mengutamakan keselamatan.
