JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia mendorong pemerintah memastikan tambahan anggaran untuk perluasan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak hanya meningkatkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap akses dan mutu pendidikan tinggi.
Menurut Ruby, perluasan program KIP Kuliah harus disertai target yang terukur, basis data yang jelas, serta indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran.
Hal itu disampaikan Ruby dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ruby mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui tambahan pagu anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp1,267 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk memperluas sasaran penerima KIP Kuliah.
“Kami dari Fraksi Gerindra menyetujui pagu anggaran Kemendiktisaintek dengan tambahan Rp1,267 triliun dari Banggar yang diarahkan untuk memperluas sasaran KIP Kuliah,” ujar Ruby.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penambahan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program. Pemerintah juga perlu memastikan penerima manfaat sesuai sasaran serta menetapkan indikator yang mampu menggambarkan dampak program terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
“Kami juga perlu menekankan, pasti bukan semata-mata penambahan anggaran tetapi penempatan sasaran, kejelasan indikator kinerja dan dampaknya terhadap mutu pendidikan tinggi,” tegasnya.
Ruby menilai setiap tambahan anggaran harus memiliki arah penggunaan yang jelas dan dapat dievaluasi. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan target capaian, basis data penerima, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan efektivitas program diukur secara objektif.
“Kami berharap setiap usulan tambahan dapat dilengkapi dengan target yang terukur, basis data yang jelas, serta mekanisme evaluasi,” katanya.
Menurut Ruby, langkah tersebut penting untuk memastikan perluasan KIP Kuliah benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus berorientasi pada hasil. Besarnya alokasi anggaran, menurutnya, harus dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan mutu pendidikan tinggi, serta pengembangan riset yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar dapat diterjemahkan menjadi peningkatan akses, mutu pendidikan, kualitas SDM, dan manfaat riset bagi masyarakat,” pungkas Ruby.
