Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari menilai penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, hingga persoalan perambahan kawasan hutan membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, berbagai persoalan pertanahan yang terus berulang di sejumlah daerah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi. Penanganannya membutuhkan kebijakan yang terintegrasi agar akar persoalan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Persoalan yang disampaikan masyarakat ini sebetulnya klasik tapi sering terjadi berulang kali. Kenapa? Karena tidak ada koordinasi yang baik antar-kementerian dan butuh political will yang kuat. Jalan keluarnya itu tidak hanya di Komisi IV, tapi menyangkut BPN dan kementerian lain seperti PU terkait irigasi. Harus ada koordinasi yang kuat.”
Selain persoalan agraria dan kawasan hutan, Endang turut menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran terhadap riset dan inovasi di bidang pertanian maupun kehutanan pada kementerian mitra Komisi IV DPR RI. Menurutnya, penelitian berbasis keanekaragaman hayati dan pengembangan varietas unggul diperlukan untuk memastikan produk maupun bibit pertanian yang digunakan masyarakat telah teruji secara ilmiah dan sesuai dengan kondisi lapangan.
