NUSA TENGGARA TIMUR, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi menyatakan dukungan terhadap percepatan penanganan gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mendorong seluruh fraksi di DPR RI untuk mempercepat proses persetujuan apabila pemerintah membutuhkan pengalihan anggaran guna mendukung penanganan bencana.
Menurut Bambang, penanganan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi prioritas bersama. DPR RI, melalui komisi-komisi terkait, dinilai perlu bersinergi dengan pemerintah agar seluruh kebutuhan penanganan bencana dapat segera dipenuhi, termasuk dalam aspek dukungan anggaran.
“Prinsipnya kami sangat mendukung penanganan bencana di Flores yang menimpa enam kabupaten. Kami ingin bersinergi dengan seluruh mitra pemerintah, khususnya melalui komisi-komisi terkait, agar penanganan bencana dapat terus didukung, termasuk jika diperlukan pengalihan anggaran,” kata Bambang dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) bersama pemerintah di NTT, Minggu (16/8/2026).
Ketua DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, kondisi darurat akibat bencana dapat membutuhkan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pemerintah. Karena itu, ia menilai DPR perlu memberikan dukungan melalui proses persetujuan yang cepat sehingga kebutuhan masyarakat di daerah terdampak tidak terkendala persoalan administratif.
Bambang juga mengajak seluruh fraksi di DPR RI untuk mendorong anggotanya yang berada di komisi-komisi terkait agar memberikan dukungan terhadap percepatan persetujuan anggaran apabila dibutuhkan oleh pemerintah.
Menurutnya, koordinasi antara DPR dan pemerintah menjadi penting untuk memastikan proses penanganan bencana dapat berlangsung secara efektif dan kebutuhan di lapangan segera terpenuhi.
“Kalau mitra membutuhkan percepatan persetujuan, kami akan mendorong agar prosesnya dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Bambang menyoroti pentingnya menjaga empati terhadap masyarakat yang tengah menghadapi bencana. Terlebih, kondisi tersebut berlangsung bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dalam menyikapi momentum perayaan kemerdekaan dan memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun terdampak langsung akibat gempa.
Bambang juga berharap proses pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan. Menurutnya, momentum tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai infrastruktur yang sebelumnya sudah tidak layak.
Ia menilai pembangunan kembali pascabencana perlu diarahkan untuk menghadirkan infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai maupun daerah lain yang terdampak.
“Ini harus menjadi titik balik pembangunan di Kabupaten Manggarai dan kabupaten lainnya. Bukan hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga membenahi fasilitas yang sudah tidak layak. Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya tersebut,” tegas Bambang.
Menurut Bambang, percepatan pemulihan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan. Dukungan anggaran dan pembenahan infrastruktur diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak untuk segera bangkit sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas publik di wilayah tersebut.
Fraksi Partai Gerindra, lanjutnya, siap mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan hingga pemulihan pascabencana, termasuk melalui fungsi anggaran dan pengawasan di DPR RI.
