BOJONEGORO, FraksiGerindra.id — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan diperlukan untuk memastikan para siswa menerima makanan sesuai ketentuan, baik dari sisi porsi, kualitas, maupun kelayakan konsumsi.
Ajakan tersebut disampaikan Wihadi saat menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di rumah konstituen Partai Gerindra, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/7/2026) siang.
Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Hendrik Arfianto dan Sally Atyasasmi, kepala desa setempat, serta ratusan warga. Wihadi merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
Dalam sambutannya, Wihadi meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi negatif mengenai Program MBG yang beredar di media sosial. Menurutnya, masyarakat sebaiknya ikut mengawasi pelaksanaan program secara langsung di lapangan dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan.
“Kalau ada dapur SPPG yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima,” kata Wihadi.
Ia menegaskan bahwa setiap penerima manfaat harus memperoleh makanan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Apabila menu yang ditentukan mencantumkan satu butir telur, misalnya, jumlah tersebut tidak boleh dikurangi dalam proses penyajian.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan makanan yang basi, rusak, atau tidak layak dikonsumsi. Pelaporan tersebut diperlukan agar persoalan dalam pengelolaan program dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Wihadi mengingatkan agar setiap laporan yang disampaikan masyarakat didasarkan pada fakta dan kondisi sebenarnya. Pengawasan publik, menurutnya, harus dilakukan secara bertanggung jawab agar dapat membantu memperbaiki kualitas pelaksanaan Program MBG.
Selain membahas pelaksanaan MBG, Wihadi menyerap aspirasi masyarakat mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi. Ia mengatakan persoalan sulitnya memperoleh pupuk menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan petani selama dua periode sebelumnya.
Dalam dialog bersama warga dan pemerintah desa, Wihadi menanyakan kondisi distribusi pupuk bersubsidi saat ini. Masyarakat menyampaikan bahwa pupuk sudah lebih mudah diperoleh dibandingkan sebelumnya, meskipun jumlah yang tersedia masih dinilai belum memenuhi seluruh kebutuhan petani.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan akan kembali mengecek sistem penyaluran pupuk bersubsidi agar akses bagi petani semakin mudah. Ia menilai perbaikan distribusi perlu terus dilakukan supaya pupuk dapat diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Menurut Wihadi, distribusi berbagai barang bersubsidi ke depan juga akan didukung melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan yang disubsidi pemerintah.
“Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Pada akhir kegiatan, Wihadi mengajak masyarakat memanfaatkan keberadaan wakil rakyat, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI, sebagai saluran untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan di daerah.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus diperkuat agar setiap aspirasi dapat segera dipetakan, dikoordinasikan dengan pihak terkait, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
