JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menyusul naiknya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan keamanan jalur pelayaran harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait.
“Dalam menghadapi ancaman bencana akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kita harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” kata Andi Iwan Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2026).
“Terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi,” lanjutnya.
Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau diketahui mengalami peningkatan dan kini berada pada Status Level III atau Siaga. Kondisi tersebut kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bencana, termasuk tsunami seperti yang pernah terjadi di kawasan Selat Sunda pada 2018.
Sebagai langkah antisipasi, Andi Iwan mendorong pemerintah memastikan kesiapan logistik, pelayanan kesehatan, lokasi pengungsian, serta sistem perlindungan sosial yang dapat segera diaktifkan apabila kondisi berkembang menjadi situasi darurat.
“Pemerintah daerah bersama BNPB juga perlu memperkuat edukasi kebencanaan berbasis komunitas sehingga masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menerima informasi resmi mengenai peningkatan aktivitas gunung api,” papar Iwan.
Selain kesiapan masyarakat, Andi Iwan juga mengingatkan pentingnya memastikan keamanan infrastruktur dan operasional pelayaran di kawasan Selat Sunda.
Meski PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan penyeberangan Merak-Bakauheni dan jalur pelayaran di Selat Sunda tetap beroperasi normal di tengah peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, langkah antisipasi tetap perlu dikedepankan.
“Operasional transportasi jalur laut harus mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Maka setiap penyedia jasa pelayaran harus melakukan mitigasi dan selalu siaga terhadap ancaman membesarnya aktivitas Gunung Krakatau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Iwan meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta operator transportasi laut.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar setiap perubahan aktivitas vulkanik dapat segera direspons melalui langkah mitigasi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Sinergi yang baik diperlukan agar setiap peningkatan aktivitas vulkanik segera diikuti langkah mitigasi dan siaga bencana yang terkoordinasi,” ujar Iwan.
“Pendekatan ini penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat,” sambung Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II itu.
Andi Iwan menilai kesiapsiagaan tidak cukup hanya mencakup aspek fisik dan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperhatikan perlindungan sosial dan kondisi psikologis masyarakat yang tinggal di wilayah berisiko.
“Pengalaman menunjukkan bahwa ancaman bencana yang berlangsung dalam waktu lama dapat menimbulkan kecemasan sosial yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari,” jelas Iwan.
Selain itu, ia mendorong lembaga dan instansi terkait memperkuat pendekatan mitigasi berbasis risiko dengan memanfaatkan data pemantauan vulkanologi, sistem informasi geospasial, serta pemetaan tingkat kerentanan wilayah sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Simulasi kesiapsiagaan secara berkala di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak, termasuk kawasan pesisir Banten dan Lampung, perlu diperbanyak,” ungkap politisi Gerindra tersebut.
Menurut Andi Iwan, latihan evakuasi, pembaruan peta risiko, kesiapan tempat pengungsian, serta integrasi sistem komunikasi antarinstansi harus menjadi bagian dari mekanisme penanggulangan bencana yang dilakukan secara rutin.
Langkah-langkah tersebut, menurutnya, tidak seharusnya hanya dilakukan ketika aktivitas vulkanik mengalami peningkatan, tetapi harus dipersiapkan secara berkelanjutan untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
“Kita berharap potensi ancaman bencana Anak Gunung Krakatau tidak terjadi. Namun bersiap untuk setiap kemungkinan, termasuk kondisi skenario terburuk, dapat meminimalisir dampak. Ini juga demi keselamatan masyarakat,” tutup Iwan.
