KUNINGAN, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan, menegaskan komitmennya untuk memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil. Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, ia mengajak masyarakat aktif melaporkan jika menemukan praktik kecurangan dalam penyaluran subsidi energi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi yang digelar di Kuningan, Senin (27/4/2026). Dalam forum tersebut, Rokhmat menyoroti masih adanya potensi penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar, yang dinilai kerap dinikmati kelompok mampu hingga sektor usaha besar.
“Saya tidak ingin BBM subsidi masuk ke orang kaya. Harus tepat sasaran untuk rakyat kecil,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, kebijakan subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat rentan sehingga tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan kelompok yang tidak berhak menerima.
“Subsidi tidak boleh masuk ke sektor besar seperti pertambangan atau perkebunan sawit. Ini harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rokhmat juga mengajak masyarakat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi di tengah tekanan global. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli rakyat.
“Pak Prabowo sangat empati kepada rakyat. Di saat banyak negara kesulitan, Indonesia tetap bisa menjaga harga BBM subsidi,” katanya.
Ia turut memberikan apresiasi kepada Pertamina atas perannya menjaga distribusi energi nasional.
“Apresiasi juga buat Pertamina, kasih aplaus,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan publik, Rokhmat menyatakan siap memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mampu membantu mengungkap indikasi penyimpangan distribusi BBM subsidi, baik di SPBU, SPBE, maupun titik distribusi lainnya.
“Kalau ada kecurangan, baik di SPBU, SPBE, Pertamina atau di mana pun, laporkan ke aparat penegak hukum, saya kasih hadiah. Ini barang milik negara, milik rakyat. Jangan sampai dicurangi,” jelasnya.
Ia juga meminta BPH Migas meningkatkan pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran distribusi subsidi energi.
“BPH Migas jangan banyak diam. Harus kerja sama dengan APH untuk menindak pelaku kecurangan,” tegasnya.
Khusus untuk wilayah Kuningan, Rokhmat menyebut hingga saat ini belum ditemukan penyimpangan signifikan dalam distribusi BBM subsidi. Meski demikian, ia meminta seluruh pihak tetap menjaga integritas penyaluran serta memastikan pasokan, terutama solar, tersedia di seluruh SPBU.
“Alhamdulillah di Kuningan belum ada temuan kecurangan. Saya titip, jalannya BBM subsidi harus tepat sasaran,” ujarnya.
“Untuk Kuningan, jangan sampai ada SPBU yang solarnya kosong. Mari komitmen bersama untuk pelayanan optimal,” pungkasnya.
