JAKARTA, FraksiGerindra.id — Kejadian luar biasa (KLB) campak yang kembali muncul di sejumlah daerah dinilai sebagai peringatan serius bagi sistem kesehatan nasional. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendorong penguatan tata kelola imunisasi guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari penyakit menular.
Putih Sari menegaskan bahwa campak sebagai bagian dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) masih menjadi ancaman serius karena tingkat penularannya yang tinggi. Hal ini disampaikan saat ia memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Budi Gunadi Sadikin untuk membahas penanganan KLB penyakit menular, evaluasi pelaksanaan program imunisasi nasional, progres pemulihan layanan kesehatan di Aceh dan Sumatera, serta strategi penanganan penyakit KJSU di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
“Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Meski campak dapat dicegah dengan imunisasi, tingkat penularannya sangat tinggi sehingga cakupan vaksinasi harus ditingkatkan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity),” ujarnya.
Ia menilai capaian imunisasi di sejumlah wilayah masih belum memenuhi ambang batas kekebalan kelompok, sehingga diperlukan penguatan tata kelola layanan vaksinasi agar lebih efektif dan merata. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga menyoroti tantangan disinformasi yang berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Fenomena penolakan vaksin tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di wilayah perkotaan akibat maraknya informasi yang tidak akurat mengenai keamanan dan efektivitas vaksin.
“Menjawab tantangan-tantangan isu terkait dengan agama sebenarnya sudah cukup berulang tantangan ini selalu ada dari tahun ke tahun, tapi justru yang harus juga dijadikan peringatan bersama adalah terkait dengan disinformasi. Karena kalau doktrin terkait dengan isu agama itu kebanyakan di daerah-daerah terpencil tapi ini juga ternyata banyak muncul anti vaksin justru di daerah perkotaan karena disinformasi tadi,” tandasnya.
“Paparan-paparan atau hoaks yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keamanan dan efektivitas vaksin atau juga keyakinan terkait dengan kekebalan alami, itu sebagian orang kalau merasa hidupnya sudah sehat, gaya hidupnya baik, sistem imunnya alami itu bisa terbentuk cukup kuat melawan penyakit penyakit yang menular,” sambung Putih Sari.
Di sisi lain, Putih Sari juga menyoroti aspek akses layanan kesehatan sebagai faktor penting yang memengaruhi partisipasi imunisasi. Keterbatasan fasilitas di daerah serta kendala waktu dan kesiapan layanan di perkotaan dinilai menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat.
“Karena kalau di daerah perkotaan rata-rata orang tua itu bekerja dan ketidaksiapan mungkin layanan fasilitas kesehatan itu yang seringkali membuat masyarakat jadi enggan untuk mengantarkan anaknya atau sulit mengantarkan anak-anaknya untuk melakukan vaksinasi. Jadi ini saya kira perlu dipikirkan perbaikan tata kelola vaksinasi kedepannya,” tegas Putih Sari dihadapan Menkes.
