ISTANBUL, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika global. Ia menilai PBB merupakan aset penting bagi masyarakat dunia yang tidak boleh kehilangan fungsi strategisnya.
Menurut Husein, PBB harus berani melakukan pembaruan internal melalui peninjauan Piagam PBB guna memastikan keberlanjutan peran dan legitimasi lembaga tersebut di tingkat global.
“Bagi Indonesia, reformasi PBB bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal kemanusiaan,” kata Husein dalam sesi pembahasan efektivitas dan representativitas PBB melalui peninjauan Piagam pada forum Inter-Parliamentary Union ke-152 di Istanbul, Sabtu (18/4/2026).
Ia menambahkan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mendorong terwujudnya PBB yang lebih adil, relevan, dan demokratis. Menurutnya, keadilan dalam PBB tercermin dari sikap yang tidak berpihak pada kekuatan tertentu serta mampu melindungi negara-negara yang lebih lemah.
Sementara itu, relevansi PBB dinilai dari kemampuannya dalam merespons tantangan global seperti ketahanan pangan, energi, dan krisis iklim. Adapun aspek demokratis diwujudkan melalui peningkatan peran negara-negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan global.
“Demokratis tercermin dari keterlibatan lebih besar negara-negara berkembang untuk menentukan arah masa kebijakan global,” ujarnya.
Delegasi BKSAP DPR RI juga mengajak parlemen negara anggota IPU untuk mengambil langkah konkret pasca-persidangan, termasuk membangun konsensus nasional terkait urgensi peninjauan Piagam PBB.
Selain itu, Indonesia menyerukan penghapusan standar ganda dalam diplomasi internasional. Parlemen di berbagai negara didorong untuk menggunakan peran legislatifnya dalam mendorong penghentian penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar hukum internasional.
Delegasi Indonesia turut menekankan pentingnya menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat multilateralisme. Setiap agenda reformasi PBB diharapkan berorientasi pada perlindungan masyarakat global, termasuk dalam memastikan ketahanan pangan, keterjangkauan energi, dan terciptanya perdamaian berkelanjutan.
Husein juga menegaskan bahwa masa depan dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir kekuatan besar, melainkan harus mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat global.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kita memastikan setiap suara individu di dunia ini terakomodasi dalam Piagam PBB yang baru,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Indonesia siap bekerja sama, siap memimpin dan siap menjadi bagian dari sejarah baru dunia yang lebih adil dan beradab,” pungkasnya.
