AMBON, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mengapresiasi kinerja Bank Maluku dan Maluku Utara yang dinilai menunjukkan pertumbuhan signifikan di tengah persaingan dengan perbankan nasional maupun swasta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi II DPR RI bersama jajaran komisaris dan direksi bank tersebut di Ambon, Kamis (16/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, Longki menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa bank daerah mampu berkembang secara kompetitif meski berada di tengah dominasi bank besar, baik yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun perbankan swasta.
“Ini menunjukkan bank daerah juga bisa tumbuh agresif dan kompetitif. Kinerja seperti ini patut diapresiasi,” ujar Longki.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Bank Maluku dan Maluku Utara telah mencatatkan aset sekitar Rp10 triliun dengan pertumbuhan laba mencapai 30 persen. Capaian ini dinilai mencerminkan kemampuan bank daerah dalam melakukan ekspansi bisnis secara progresif.
Meski demikian, Longki mengingatkan agar kinerja tersebut terus ditingkatkan untuk memperkuat daya saing, terutama jika dibandingkan dengan bank pembangunan daerah lain yang memiliki skala lebih besar. Ia mencontohkan Bank Sulteng yang memiliki aset sekitar Rp14 triliun dengan pertumbuhan laba hampir 20 persen, serta bank besar seperti Bank DKI dan Bank BJB yang telah memiliki aset jauh lebih besar.
Bank DKI tercatat memiliki aset sekitar Rp83 triliun dengan laba lebih dari Rp1 triliun, sementara Bank BJB mencapai aset sekitar Rp221 triliun. Perbandingan tersebut, menurutnya, dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bank Maluku dan Maluku Utara untuk terus meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas ekspansi.
Lebih lanjut, Longki menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pertumbuhan agar tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah. Ia menilai bank milik daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, termasuk melalui pembiayaan sektor produktif dan pemberdayaan pelaku usaha.
Komisi II DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong penguatan kinerja badan usaha milik daerah agar tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
