TANGERANG, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen merupakan instrumen strategis untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin delegasi BKSAP dalam kegiatan BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Selasa, (27/1/2026).
Menurut Husein, diplomasi internasional saat ini tidak dapat hanya bertumpu pada jalur eksekutif. Parlemen memiliki peran penting dalam membuka ruang dialog yang lebih fleksibel, memastikan akuntabilitas kebijakan luar negeri, serta menjembatani kepentingan nasional dengan aspirasi publik.
“Diplomasi hari ini tidak cukup hanya mengandalkan jalur eksekutif. Parlemen memiliki peran penting untuk membuka ruang dialog yang lebih fleksibel, memastikan kebijakan luar negeri tetap akuntabel, serta berpihak pada kepentingan nasional dan aspirasi publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sepanjang 2025, BKSAP aktif memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Conference on WTO, Parliamentary Union of the OIC (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga BRICS Parliamentary Forum. Upaya tersebut menempatkan diplomasi parlemen sebagai pengiring sekaligus penguat diplomasi pemerintah.
Dalam forum IPU ke-150, BKSAP turut mengawal dukungan terhadap resolusi Two-State Solution sebagai solusi paling realistis bagi penyelesaian konflik Palestina, sejalan dengan konsistensi Indonesia dalam mendorong penghormatan terhadap hukum internasional dan pendekatan diplomasi berbasis kemanusiaan.
Di tingkat kawasan, Indonesia juga aktif melalui AIPA dengan mendorong pengesahan resolusi terkait krisis kemanusiaan di Myanmar serta penguatan ekonomi biru dan hijau. Pada 2026, DPR RI dijadwalkan menjadi tuan rumah AIPA Caucus guna mengawal implementasi berbagai resolusi regional tersebut.
Husein turut menyoroti peran Indonesia sebagai Ketua PUIC 2025 yang memfokuskan agenda pada penguatan solidaritas dunia Islam, kerja sama kemanusiaan, serta pembangunan ekonomi antarnegara anggota.
Selain diplomasi eksternal, BKSAP juga memperkuat kerja kelembagaan melalui sejumlah panitia kerja, antara lain Panja Open Government Parliament, Panja Organisasi Internasional, Panja Blue Economy, serta Panja Artificial Intelligence (AI). Panja AI dinilai strategis untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam perdebatan global terkait tata kelola kecerdasan buatan.
“Diplomasi parlemen tidak hanya soal kunjungan dan pertemuan, tetapi juga membangun basis pengetahuan dan rekomendasi kebijakan agar posisi Indonesia semakin kuat di forum global,” pungkasnya.
