JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, meminta langkah konkret dan transparan untuk memperbaiki kinerja BUMN sektor penerbangan, khususnya Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama jajaran kedua perusahaan pada Senin (22/9/2025).
Kawendra mengawali pernyataannya dengan memberikan apresiasi terhadap capaian Garuda Indonesia yang masih mampu meraih penghargaan internasional di tengah kondisi keuangan yang menantang. Salah satunya adalah penghargaan di ajang Freddie Awards 2025 yang menunjukkan pengakuan global terhadap maskapai nasional tersebut. Namun, ia mengingatkan agar prestasi itu tidak menutupi kenyataan bahwa Garuda masih mencatat kerugian signifikan.
“Kalau kita bicara sekarang Garuda masih rugi. Walaupun sudah mengurangi kerugiannya, saya ingin tahu kapan kita tidak akan rugi lagi? Jangan hanya paparan dan janji, tapi harus ada target jelas,” tegas Kawendra.
Ia menyoroti efisiensi seat load factor Garuda yang dinilai masih tertinggal dibandingkan maskapai internasional. Menurutnya, maskapai asing dapat meraih margin dengan tingkat keterisian 78–83 persen, sedangkan Garuda harus mencapai lebih dari 100 persen agar tidak merugi.
Selain itu, Kawendra mempertanyakan penggunaan dana yang sebelumnya disalurkan melalui Danatara untuk menangani pesawat yang tidak beroperasi. Ia mendesak adanya jadwal dan komitmen nyata agar perusahaan tidak lagi bergantung pada dukungan dana negara tanpa perbaikan struktural.
Kawendra menegaskan bahwa Garuda tidak boleh ditutup atau dimatikan. “Kalau ada kapal bocor, kita tambal, bukan kita bakar dan tenggelamkan. Kalau ada hama di lumbung padi, hamanya kita basmi, bukan membakar padinya,” ujarnya.
Kawendra juga menyampaikan kekecewaan terhadap respons Direktur Utama PT Angkasa Pura, Rizal Pahlevi, atas keluhan masyarakat daerah. Kawendra mengungkapkan dirinya berkali-kali menghubungi Rizal melalui telepon dan pesan singkat, namun tidak mendapat jawaban.
“Saya telpon Pak Dirut, saya WhatsApp Pak Dirut, tapi dijawabnya lama. Saya telpon juga tidak diangkat dan tidak telpon balik. Saya minta tolong sekali, bandara di Jember ini mari kita sama-sama cari formula terbaiknya, jangan dibiarkan begitu saja,” ungkap Kawendra.
Ia menekankan masyarakat di Jember dan Lumajang berhak mendapat akses penerbangan yang setara dengan daerah lain. Kawendra juga menyoroti konektivitas penerbangan, termasuk jadwal transit yang sering tidak efisien, serta dugaan praktik tidak sehat dalam penjadwalan slot penerbangan yang merugikan penumpang.
“Masa negara (BUMN) kalah sama swasta? Garuda sebagai otoritas penerbangan jangan lemah. Kita lagi sikat-sikatin yang gak benar. Mau di-backup siapapun, tolong jangan kompromi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Kawendra menegaskan harapan agar Garuda Indonesia dan Angkasa Pura benar-benar bertransformasi dengan rencana yang jelas. “Kita ingin Garuda tetap jadi kebanggaan bangsa. Tapi itu butuh langkah konkret, bukan sekadar omongan. Ke depan, saya berharap semua bandara dan layanan penerbangan Indonesia bisa memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
