JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penyelenggaraan ibadah haji 2025, khususnya terkait pelayanan jemaah Indonesia di Arab Saudi. Hal itu disampaikan saat ia mengunjungi hotel-hotel tempat menginap jemaah asal Kuningan, Ciamis, dan Cirebon, Jawa Barat di sektor 7 dan 8, Makkah.
“Saya di sini ingin mendengar cerita dari bapak, ibu jemaah dan petugas. Kita tahu memang saat ini sedang dalam masa transisi. Saya ditugaskan Partai Gerindra untuk benar-benar mengawasi jalannya ibadah haji. Apalagi Bapak Presiden memiliki perhatian penuh terhadap jemaah haji Indonesia,” ujar Ardiyan di hadapan jemaah asal Kuningan, Selasa (3/6).
Dalam kunjungan tersebut, Ardiyan menerima sejumlah keluhan dari jemaah, termasuk soal kekurangan tempat tidur di Mina dan keterlambatan pembagian kartu Nusuk. Jemaah asal Kuningan melaporkan masih kekurangan sekitar 60 tempat tidur untuk fase puncak haji.
Menanggapi hal ini, Ardiyan menegaskan bahwa Timwas telah mendorong Kementerian Agama untuk segera berkoordinasi dengan pihak syarikah Arab Saudi guna memastikan kesiapan fasilitas di Mina dan Arafah.
Tak hanya soal fasilitas fisik, Ardiyan juga menyoroti keterlambatan distribusi kartu Nusuk yang menjadi syarat utama bagi jemaah untuk memasuki Masjidil Haram serta kawasan Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Beberapa jemaah dari Ciamis mengaku belum menerima kartu tersebut meskipun waktu keberangkatan ke Arafah sudah dekat.
Dalam rapat dengan Menteri Agama dan jajaran, Ardiyan mengaku bersikap tegas demi memastikan jemaah mendapatkan haknya.
“Saya kemarin terus terang agak keras dengan Pak Menag, Dirjen PHU dan para direktur. Kami sepakati, nusuk sudah harus diterima jemaah maksimal hari ini jam 12,” tegasnya.
Ia menambahkan, distribusi kartu Nusuk yang tuntas adalah hal mendesak agar jemaah merasa tenang dalam menjalankan ibadahnya.
Selain itu, Ardiyan juga mencatat keluhan terkait rasa makanan katering yang dianggap kurang cocok di lidah sebagian jemaah, meskipun dari segi ketepatan waktu, tidak ada keterlambatan.
Timwas DPR, lanjut Ardiyan, akan terus melakukan pengawasan langsung di lapangan selama fase-fase krusial ibadah haji, sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dan amanat dari partai.
