JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, TA Khalid, meminta Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni agar menaikkan status Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan TA Khalid dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Bupati Aceh Tengah Halili Yoga, serta sejumlah bupati dari kabupaten/kota di Aceh di Pendopo Bupati Aceh Tengah, Kamis (19/6/2025).
Dalam pertemuan itu, TA Khalid memaparkan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Aceh mencapai 3,5 juta hektare, jauh lebih besar dibandingkan dengan Sumatera Utara yang hanya memiliki 1,3 juta hektare.
“Sementara kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh seluas 400 ribu hektare. Sedangkan Sumatera Utara hanya seluas 100 ribu hektare,” jelasnya.
Menurut TA Khalid, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Aceh memiliki wilayah konservasi yang sangat luas dan menghadapi tantangan serius, terutama konflik antara satwa dan manusia yang terjadi di 18 kabupaten/kota.
“Luas wilayah Aceh lebih besar dibanding provinsi tetangga. Konflik satwa dan manusia terjadi di 18 kabupaten/kota. Untuk itu, saya minta agar status BBKSDA diberikan ke Aceh,” terang TA Khalid.
Ia menambahkan, perubahan status menjadi BBKSDA akan memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Aceh dalam menangani persoalan konservasi.
“Dengan perubahan status, maka sumber daya manusia dan struktur organisasi semakin lengkap. Sehingga bisa mengatasi konflik satwa dan manusia di Aceh,” ujarnya.
TA Khalid juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan konservasi ini selaras dengan visi nasional dalam perlindungan satwa, khususnya gajah.
“Apalagi kita hadir untuk menindaklanjuti program Presiden Prabowo Subianto tentang konservasi gajah. Saya minta, disejalankan,” terangn
