JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk membuat aturan khusus terkait anggaran pengelolaan sampah di daerah melalui skema belanja wajib (mandatory spending). Menurutnya, kebijakan ini penting untuk meningkatkan upaya pengentasan krisis sampah yang semakin memburuk di Indonesia.
“Jadi nanti dibuat aturannya agar ada ‘mandatory spending’ untuk pengelolaan sampah. Yang pasti kan nanti spot anggarannya di dinas lingkungan hidup,” ujar Rocky dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan RI di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Kamis, 26 Februari 2025.
Rocky juga menegaskan bahwa anggaran khusus tersebut harus diawasi ketat agar tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif dan boros. Ia mencontohkan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menghambat upaya pengentasan krisis sampah.
“Asal anggarannya tidak dipakai untuk seminar sampah aja, Pak. Karena yang bahaya itu memang kalau ada ‘mandatory spending’, tapi anggarannya dipakai untuk seminar sampah,” tegasnya.
Sebagai legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Jambi dan Sekretaris Jenderal PP Tidar, Rocky juga meminta KLHK untuk lebih memperhatikan kondisi pengelolaan sampah di Provinsi Jambi. Ia berharap program KLHK dapat menjangkau daerah tersebut dan memberikan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah.
“Bagaimana nanti agar program dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa menjangkau (Jambi) dan memberikan infrastruktur untuk pengelolaan sampah,” kata Rocky.
Selain itu, Rocky mendorong KLHK untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif bagi pembangkit listrik. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mengurangi masalah sampah tetapi juga dapat menghasilkan energi terbarukan.
Dalam kesempatan yang sama, Rocky juga menyoroti pencemaran berat yang terjadi di Sungai Batanghari. Ia mengungkapkan bahwa sungai tersebut telah tercemar akibat limbah industri dan limbah domestik masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai.
Sesi Rapat Kerja tersebut turut dihadiri oleh berbagai komunitas dan pemangku kepentingan di bidang lingkungan, di antaranya Ketua Asosiasi Pengelola Bank Sampah, Ketua Asosiasi Pengelola Sampah Indonesia (APSI), Pandawara Group, Founder & CEO Waste4Change, Direktur Ecological Observation and Wetland Conservations (ECOTON), serta Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI).
