JAKARTA, FraksiGerindra.id — Masyarakat Indonesia memperoleh kabar baik terkait perluasan layanan pendidikan. Pemerintah memastikan bahwa pada tahun 2026, Program Indonesia Pintar (PIP) tidak lagi terbatas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga akan diberikan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ir. H. La Tinro La Tunrung. Ia menjelaskan bahwa pemberian PIP kepada PAUD merupakan langkah perluasan bantuan pendidikan yang bertujuan memastikan seluruh anak dapat mengakses layanan pendidikan usia dini secara layak.
“InsyaaAllah program ini dimulai tahun 2026. Tujuannya membantu keluarga prasejahtera agar anaknya dapat mengakses pendidikan usia dini yang penting sebagai bagian dari wajib belajar 13 tahun,” ungkapnya.
La Tinro memaparkan bahwa besaran PIP bagi anak PAUD dan TK ditetapkan sebesar Rp450.000 per tahun. Bantuan ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, termasuk buku, seragam, alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya.
“Pemerintah akan memberikan Rp450.000 per tahun untuk menunjang kebutuhan belajar anak PAUD dan TK, seperti buku, seragam, dan peralatan sekolah lainnya,” jelasnya.
La Tinro menegaskan bahwa kehadiran PIP untuk PAUD merupakan bagian dari komitmen Komisi X DPR RI dalam memperjuangkan tambahan alokasi anggaran pendidikan, memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, serta menyerap aspirasi masyarakat demi meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Ini bentuk komitmen kami di Komisi X untuk memperjuangkan pendidikan yang baik dan merata, sesuai Nawa Cita Presiden Prabowo di bidang pendidikan yang berfokus pada pemerataan kualitas, peningkatan mutu sarana-prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” tutupnya.
Program ini dipandang sebagai upaya memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pada rentang usia 3–6 tahun memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak pada tahap pendidikan selanjutnya.
Dengan hadirnya PIP PAUD, pemerintah berharap angka partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat dukungan melalui ketersediaan lembaga PAUD yang berkualitas, tenaga pendidik yang kompeten, dan fasilitas pembelajaran yang memadai.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penentu keberhasilan program, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Kabar ini juga menjadi angin segar bagi orang tua dari keluarga prasejahtera. Selama ini, biaya perlengkapan sekolah kerap menjadi hambatan utama dalam mengikutsertakan anak pada pendidikan PAUD. Dengan hadirnya bantuan langsung seperti PIP, keluarga memperoleh keringanan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sejak usia dini.
