Pandangan Fraksi Gerindra DPR RI Terhadap Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2022.
Fraksi Gerindra DPR RI mengingatkan Pemerintah Bahwa mematok asumsi pertumbuhan yang terlalu tinggi, jika realisasinya tidak sesuai target perencanaan bakal berdampak pada pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran hingga kebutuhan pembiayaan.
Fraksi Gerindra DPR RI menyoroti rasio utang Pemerintah yang semakin meningkat dan membebani APBN. Selain itu perlu tetap diwaspadai posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang dicatat meningkat oleh Bank Indonesia. Tercatat per Akhir Maret 2021 sebesar 415,63 miliar dollar AS atau setara Rp. 6.056,59 Triliun (kurs Rp14.572 per dollar AS)/
Fraksi Gerindra DPR RI terus mendorong Pemerintah lebih serius lagi, dalam perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dengan data kependudukan untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah. Mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun in hanya mencapai 71,94 dibawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2020 sebesar 72,51.
