Pandangan Fraksi Partai Gerindra

Pandangan Fraksi Gerindra DPR RI Terhadap Keterangan Pemerintah Atas KEM dan PPKF RAPBN Tahun 2022

Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.

Komisi IX

25 March 2021

Pandangan Fraksi Gerindra DPR RI Terhadap Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2022.

 

Fraksi Gerindra DPR RI mengingatkan Pemerintah Bahwa mematok asumsi pertumbuhan yang terlalu tinggi, jika realisasinya tidak sesuai target perencanaan bakal berdampak pada pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran hingga kebutuhan pembiayaan.

 

Fraksi Gerindra DPR RI  menyoroti rasio utang Pemerintah yang semakin meningkat dan membebani APBN. Selain itu perlu tetap diwaspadai posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang dicatat meningkat oleh Bank Indonesia. Tercatat per Akhir Maret 2021 sebesar 415,63 miliar dollar AS atau setara Rp. 6.056,59 Triliun (kurs Rp14.572 per dollar AS)/

 

Fraksi Gerindra DPR RI terus mendorong Pemerintah lebih serius lagi, dalam perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dengan data kependudukan untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah. Mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun in hanya mencapai 71,94 dibawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2020 sebesar 72,51.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Pandangan Fraksi Partai Gerindra Lainnya

Pandangan Fraksi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matter)

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPR RI di Komisi III menyampaikan Pandangan Fraksi Partai GERINDRA mengenai RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

Pandangan Selengkapnya »