JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI Moreno Soeprapto mengingatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), bahwa roadmap target produksi 1 juta barel minyak per hari (bph) pada tahun 2030 merupakan sebuah parameter sekaligus acuan. Namun ia menggarisbawahi terkait peran SKK Migas, termasuk keberadaannya dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
“Kalau seandainya kita melihat outlook beberapa tahun ke depan, per hari ini (produksi migas) kita masih jauh dari harapan, kita bersama mesti memikirkan ‘rumah’-nya dulu. Apakah SKK Migas ini perlu diperkuat, atau dilebur sekalian dengan (Kementerian) ESDM?” tanya Moreno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, terkait peran SKK Migas didorong menjadi pemikiran dalam pembahasan revisi UU Migas, sehingga mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan. “Saya kembalikan kepada Kepala SKK, SKK Migas ini dalam satu rumah yang kita ketahui sebagai mandornya mengatur wilayah kerja, sampai sejauh ini masih jauh dari harapan, terutama untuk mencapai 1 juta barel per hari,” kritik Moreno.
Moreno mengaku kerap mempertanyakan mengenai optimisme dari target 1 juta barel, jika dikaitkan dengan kinerja SKK Migas dan revisi UU Migas. “Apakah RUU Migas perlu (direvisi), atau secara teknis diperbaiki mulai dari perencanaan, lelangnya sampai dengan yang sempat disebut beberapa alat yang tua itu diperbaiki. Kita yakin bisa mengejar mencapai 1 juta barel. Tapi kalau perlu ada perbaikan di SKK Migas, ya monggo momentum sebelum 2024 (pembahasan RUU Migas) mesti dikebut,” tandas Legislator Dapil Jawa Timur V itu.
