PARIGI MOUTONG, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, meninjau gudang Perum Bulog di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (30/4/2026), guna memastikan ketersediaan stok beras sekaligus memantau penyerapan hasil panen petani di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Longki berdialog langsung dengan petugas gudang dan jajaran Bulog mengenai kondisi persediaan beras, kualitas komoditas, serta kelancaran proses distribusi kepada masyarakat. Menurut dia, pengawasan lapangan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan cadangan pangan pemerintah tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan stok beras di daerah dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan baik,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Longki menyebut cadangan beras yang tersimpan di gudang Bulog masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Selain dari sisi jumlah, kualitas beras yang tersedia juga dinilai layak untuk dikonsumsi.
Selain meninjau stok, Longki turut menyoroti pentingnya optimalisasi penyerapan gabah dan beras hasil panen petani lokal, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan salah satu daerah sentra produksi pangan di Sulawesi Tengah.
Menurut dia, keterlibatan Bulog dalam menyerap hasil panen petani sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, terutama pada saat produksi meningkat di musim panen.
“Penyerapan hasil panen perlu terus ditingkatkan agar harga di tingkat petani tetap stabil,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini sebagian petani di wilayah tersebut cenderung menjual beras dibandingkan gabah. Karena itu, Bulog didorong tetap mengoptimalkan penyerapan dalam kedua bentuk komoditas tersebut sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku agar hasil produksi petani terserap maksimal.
Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap distribusi cadangan pangan pemerintah di daerah sekaligus memastikan sinergi antara Bulog dan petani berjalan baik dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
