JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan potensi kebocoran. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi BUMN yang lebih profesional dan berdaya saing.
Pernyataan tersebut disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama IDSurvey beserta jajaran subholding, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat itu, Kawendra menanggapi pandangan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, Mufti Aimah Nurul Anam, yang sebelumnya mengaku baru mengetahui pembentukan IDSurvey pada Juli 2025 dan menilai keberadaan holding tersebut belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata.
Menanggapi hal tersebut, Kawendra menegaskan bahwa pembentukan IDSurvey justru merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perusahaan negara melalui konsolidasi yang lebih efektif.
“Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey. Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya. Mereka memastikan efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu ditiadakan,” ujar Kawendra.
Menurutnya, pembentukan holding merupakan bagian dari transformasi BUMN yang bertujuan menciptakan perusahaan negara yang lebih kuat, sehat, dan kompetitif. Ia menilai konsolidasi tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi memperkuat entitas yang memiliki peran strategis.
“Apalagi dengan adanya DSI, di sana banyak sektor yang bisa dilakukan penetrasi. Justru ini adalah hal yang selaras dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat,” lanjutnya.
Kawendra menambahkan, keberadaan IDSurvey diharapkan mampu mendukung penguatan tata kelola BUMN sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi dan daya saing.
“Rasanya ini sudah langkah yang tepat,” pungkasnya.
