BANDA ACEH, FraksiGerindra.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI Polri, serta unsur relawan pada Selasa (30/12/25). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terarah, dan terkoordinasi. Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah penempatan pimpinan DPR RI secara bergantian untuk berkantor langsung di daerah terdampak, khususnya di Aceh, guna memperkuat koordinasi di lapangan.
Menurut Dasco, kehadiran langsung pimpinan DPR RI di lokasi bencana sangat penting untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memperlancar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, DPR RI juga akan mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menempatkan penanggung jawab sementara di wilayah terdampak agar koordinasi teknis dapat berjalan lebih efektif.
“Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intensif. Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah,” ujar Dasco.
Dasco juga menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu (31/12/2025). DPR RI berharap langkah ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan pemulihan pascabencana, termasuk dalam penyusunan dan perencanaan anggaran tahun 2026.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa DPR RI tidak hanya berhenti pada tataran rapat, melainkan akan mengawal langsung proses pemulihan di lapangan melalui kehadiran fisik di lokasi bencana.
“DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana,” tegas Kawendra.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar seluruh program pemulihan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.
Kawendra menambahkan, DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemulihan dilaksanakan secara cepat, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar proses pemulihan pascabencana mampu mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik.
“Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak, agar semua sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, masyarakat bisa kembali pulih dan sejahtera,” pungkasnya.
