JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekan pentingnya bertukar pikiran dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan antarnegara. Hal itu disampaikan Fadli sebagai Anggota Steering Committee of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization (SC PC-WTO) dan co-chair pada sidang SC PCWTO ke-51 di Gedung Parlemen Eropa, Brussels- Belgia, Kamis, (27/4/2023). Dalam kesempatan itu, Fadli menyampaikan saling tukar pengalaman itu menjadi strategi krusial untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi di bidang perdagangan dan investasi.
“Ini adalah jalan untuk melakukan peningkatan kapasitas, berbagi pengalaman dan menemukan strategi untuk menyelesaikan tantangan dan masalah perdagangan antarnegara,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (1/5/2023).
Menurutnya, tukar pikiran ini sejalan dengan penelitian yang bertema tentang ‘mempromosikan praktik terbaik dan memobilisasi tindakan parlemen untuk meningkatkan perdagangan’. Penelitian ini menyoroti pentingnya komite dengan mandat yang jelas pada perdagangan internasional, Komite Kerjasama Antarparlemen. “Sehingga, kami memiliki fungsi diplomasi parlemen untuk membantu pemerintah dalam memperkuat kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang, termasuk perdagangan,” jelas Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI ini.
Selain itu, tambahnya, DPR RI juga memiliki komisi teknis, yaitu Komisi VI DPR RI, yang khusus menangani masalah perdagangan, serta bidang lain yang saling terkait seperti UMKM, penanaman modal, BUMN, serta standardisasi nasional. Sesuai dengan fungsi parlemen, tambah Fadli, komisi memiliki tanggung jawab untuk membahas RUU tentang pengesahan perjanjian perdagangan internasional, dan juga dapat memberikan wawasan tentang perjanjian perdagangan yang sedang dalam tahap perumusan dan yang telah diselesaikan.
“KPPU juga menjalin kerja sama erat dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sehubungan dengan itu, Fadli berpendapat bahwa kerja dan fungsi komisi teknis tersebut sudah cukup untuk memajukan perdagangan, meskipun pembentukan suatu komite khusus baru untuk perdagangan internasional memang penting karena fungsi dan tugasnya yang spesifik. Di sisi lain, pembentukan suatu komite khusus itu, menurutnya, juga bisa menjadi badan yang tumpang tindih selama pelaksanaannya, dan berpotensi dapat mengambil lebih banyak sumber daya keuangan untuk mendirikannya.
“Saya percaya bahwa rekomendasi yang digarisbawahi dalam laporan yang bertujuan untuk lebih mempromosikan praktik yang baik dan memobilisasi lebih banyak tindakan parlemen adalah kunci,” urainya.
Promosi praktik terbaik itu beberapa di antaranya, yaitu PC-WTO mengadakan sesi pengarahan tentang pembaruan terbaru peraturan WTO, serta lokakarya untuk membahas rekomendasi PCWTO. Meskipun membahas topik-topik seperti itu penting, ditambahkannya, bahwa penting untuk mengadakan sesi pembekalan atau lokakarya secara teratur tentang masalah perdagangan tertentu yang dihadapi negara-negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk segala bentuk hambatan perdagangan yang dapat menghambat perkembangan mereka.
Selain itu, PC WTO dapat memberikan pelatihan kepada anggota parlemen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sosial ekonomi memang sangat penting. Pada catatan ini, ujar Fadli, pelatihan harus mempertimbangkan berbagai pendekatan komunikasi, karena parlemen memiliki sumber daya yang berbeda dalam mengimplementasikan inisiatif yang direkomendasikan selama sesi, serta bagaimana PC WTO dapat berkolaborasi dengan parlemen untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut.
“Pelatihan juga harus mempertimbangkan skenario jika beberapa anggota parlemen berpikir bahwa tidak setiap perjanjian perdagangan mencerminkan kebutuhan rakyat dan ekonomi lokal, terutama jika tidak semua parlemen terdiri dari berbagai pihak dengan pandangan yang berbeda. Saya kira, anggota parlemen juga harus ditawari strategi komunikasi dalam hal itu, dengan asumsi kasus seperti itu terjadi,” jelasnya.
Karena itu, Fadli menyambut baik rekomendasi pembentukan database komite parlemen atau anggota parlemen di bidang perdagangan. Melalui pembentukan database tersebut, PC WTO dapat lebih menunjukkan relevansinya dalam memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama antarnegara dengan memperkuat jaringan dan kerjasama antar parlemen.
“Sebagaimana kita memiliki tugas untuk melakukan diplomasi parlemen untuk membantu pemerintah dalam menjajaki potensi kerjasama perdagangan, dan untuk mengatasi tantangan perdagangan,” paparnya.
Selain itu, tambah Fadli, PC WTO juga perlu menjalin hubungan secara rutin dengan jaringan parlementer bidang perdagangan untuk mendapatkan masukan selama proses persiapan penyelenggaraan sidang PC WTO. Sehingga kegiatan tersebut dapat mencakup berbagai agenda dan tema, sesuai dengan tantangan dan perkembangan perdagangan global, termasuk yang dialami oleh negara-negara berkembang.
“Selain poin-poin di atas, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI di tingkat nasional berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Komisi DPR RI yang membidangi perdagangan, agar kerja kita di tingkat internasional dapat berjalan dengan baik. ditindaklanjuti secara kolektif,” tutupnya.
