SEMARANG, FraksiGerindra.id — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap langkah diplomasi internasional yang dilakukan Indonesia mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP berupaya mendorong agar hasil kerja sama internasional tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga berdampak hingga provinsi serta kabupaten dan kota.
Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara potensi daerah dengan jejaring perdagangan dan kerja sama ekonomi global.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis sebagai pelengkap hubungan antar pemerintah. Menurutnya, BKSAP berperan sebagai penghubung yang membawa aspirasi daerah ke dalam agenda diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.
“Kami mengikut aspirasi daerah agar menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia, mempergunakan potensi daerah dalam berbagai forum internasional,” ujar Husein dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut, BKSAP juga menyosialisasikan manfaat proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Husein menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif melalui pendekatan berbasis kewilayahan (place-based approach).
Menurutnya, Organisation for Economic Co-operation and Development akan memberikan dukungan dalam penguatan tata kelola, mobilisasi data, serta digitalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Lebih lanjut, Husein menyampaikan bahwa sejumlah pilar kebijakan Organisation for Economic Co-operation and Development yang dapat dioptimalkan pemerintah daerah meliputi analisis data kewilayahan, peningkatan kapasitas anggaran, serta penguatan ketahanan ekonomi. Dengan dukungan tersebut, potensi daerah diharapkan semakin mampu memenuhi standar pasar internasional sekaligus terhubung dengan jaringan investasi dan inovasi global.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh proses perundingan di tingkat internasional, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan kalangan akademisi.
“Semakin kuat daerah berkembang, semakin besar pula kontribusinya terhadap Indonesia. Ketika potensi daerah semakin dikenal dunia, sesungguhnya yang semakin diperhitungkan adalah Indonesia,” pungkasnya.
BKSAP berharap sosialisasi tersebut dapat mendorong pemerintah daerah di berbagai wilayah untuk lebih aktif memanfaatkan peluang yang lahir dari berbagai kerja sama dan diplomasi yang diperjuangkan Indonesia di tingkat parlemen internasional.
