TANGERANG, FraksiGerindra.id — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus menjadi instrumen untuk membawa kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat Indonesia ke berbagai forum internasional. Keberhasilan diplomasi tersebut dinilai bukan dari banyaknya agenda global yang diikuti, melainkan dari sejauh mana pandangan dan kepentingan Indonesia dapat masuk dalam pembahasan maupun resolusi yang dihasilkan.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan, keikutsertaan dalam forum internasional pada dasarnya bukan tujuan akhir. Menurutnya, tolok ukur utama justru terletak pada kemampuan delegasi parlemen Indonesia menyampaikan aspirasi masyarakat dan kepentingan nasional secara efektif di tingkat global.
“Boleh dikatakan bahwa tujuan ataupun KPI kita di BKSAP adalah bukan banyaknya forum yang kita ikuti. Dalam satu tahun mungkin ada kurang lebih 30 atau 40 forum internasional. Tapi capaian kita itu bukan banyaknya forum yang kita ikuti, tapi bagaimana aspirasi dari masyarakat Indonesia, aspirasi dari pemerintah yang mencerminkan kepentingan masyarakat Indonesia itu bisa disampaikan di dalam forum internasional,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, dalam acara BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang. Selasa (6/10/2026).
Husein menjelaskan, diplomasi parlemen memiliki ruang komunikasi yang relatif fleksibel, termasuk melalui pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela sidang internasional. Forum semacam itu dinilai penting karena membuka kesempatan bagi delegasi untuk membahas kepentingan masing-masing negara secara lebih langsung.
Menurutnya, komunikasi bilateral justru kerap menjadi ruang strategis untuk membangun pemahaman, mencari titik temu, serta menyampaikan posisi Indonesia terhadap berbagai isu internasional.
“Tapi yang paling penting adalah sebetulnya itu pertemuan-pertemuan bilateral di luar dari sidang-sidang tersebut. Jadi pada saat sidang, ada break, ada reses, biasanya ada beberapa negara menginginkan adanya pertemuan bilateral meeting. Nah, di situlah sebetulnya permainan yang sebetulnya ataupun komunikasi yang sebetulnya, urgensi yang sebetulnya dimulai,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia menegaskan, setiap pertemuan bilateral harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Delegasi Indonesia, kata dia, perlu memahami kepentingan negara mitra sekaligus menghitung manfaat yang dapat diperoleh Indonesia dari komunikasi maupun kerja sama yang dibangun.
“Jadi pada saat kita mengadakan bilateral meeting, Kita harus mikir, kita harus mikir apa yang nanti mereka inginkan dari kita, atau mereka apakah mereka akan menginginkan hal A untuk mendukung mereka, dan tapi apa yang kita dapatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Husein menilai pendekatan tersebut penting agar diplomasi parlemen tidak berhenti pada kehadiran simbolik di forum internasional, tetapi menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia.
Dalam konteks itu, BKSAP juga terus mendorong penguatan hubungan antara diplomasi parlemen dan lingkungan akademik. Keterlibatan perguruan tinggi dinilai dapat memperkaya perspektif serta memperluas pemahaman mengenai dinamika geopolitik, ekonomi, sosial, dan berbagai isu global lainnya.
Melalui kegiatan BKSAP Day di UPH, BKSAP berharap ruang dialog antara parlemen dan kalangan akademis semakin terbuka. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung diplomasi parlemen yang lebih substantif, responsif terhadap perkembangan global, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat Indonesia.
