JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah meminta agar semua Kamus Sejarah yang telah beredar itu ditarik peredarannya oleh Kemendikbud, karena hal ini meresahkan masyarakat khususnya di dunia pendidikan.
“Sebaiknya pemerintah segera menarik buku tersebut dan melakukan revisi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Himmatul dalam rilisnya kepada redaksi Fraksigerindra.id Sabtu (24/4).
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra ini, kesalahan ini tidak perlu terjadi di lembaga sekelas Kemendikbud, apalagi sejarah ini sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan suatu bangsa. “Karena bisa saja dinilai oleh publik seperti bertendensi pembelokan sejarah,” ujarnya.
Dia menilai, alasan teledor atau lupa yang disampaikan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, yang tidak memasukkan tokoh pergerakan Indonesia tersebut sangat tidak masuk akal.
“Karena suatu karya ilmiah tentunya sebelum sampai menjadi konsumsi publik harus ada proses perencanaan, riset, editing, koreksi, cek ricek dan lain-lainnya,” kata Himmatul.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui keteledoran mereka dalam hilangnya nama KH Hasyim Asy’ari, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Sumitro Djojohadikusumo dalam Kamus Sejarah.
