JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong agar pengembangan kawasan industri tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus menjadi momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan industri ke berbagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan energi yang besar.
Bambang menilai pengembangan kawasan industri di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan pasokan energi yang kompetitif, hingga konektivitas logistik yang belum memadai, terutama di wilayah luar Jawa.
“Kita ingin mendorong bagaimana kawasan industri bisa berkembang ke luar Jawa sehingga terjadi pemerataan. Padahal daerah-daerah di luar Jawa memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi bahan baku maupun sumber energi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja RUU Kawasan Industri bersama para pakar di Ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Bambang Haryo mencontohkan Sumatera sebagai salah satu wilayah yang memiliki ketersediaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku industri yang melimpah. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum didukung oleh infrastruktur logistik dan transportasi yang memadai sehingga daya tarik investasi kawasan industri di wilayah tersebut masih belum optimal.
Ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur jalan dan jaringan transportasi di sejumlah daerah luar Jawa yang dinilai belum mampu mendukung aktivitas logistik industri secara efisien. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi dan berdampak pada menurunnya daya saing kawasan industri.
Selain itu, Bambang menekankan pentingnya pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur pelayaran internasional. Menurutnya, posisi strategis Indonesia yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun pusat-pusat industri baru di berbagai wilayah.
“Negara-negara tetangga justru mampu memanfaatkan jalur pelayaran internasional untuk mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Indonesia juga harus bisa memanfaatkan potensi tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Bambang menilai penguatan konektivitas logistik melalui transportasi laut perlu menjadi prioritas karena lebih efisien untuk mendukung aktivitas industri berskala besar. Di samping itu, pengembangan angkutan barang berbasis kereta api juga perlu didorong guna mengurangi beban jalan raya sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
Ia berharap berbagai masukan dari para pakar dalam pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menjadi dasar penyusunan regulasi yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan industri nasional.
“Kita ingin kawasan industri tidak hanya berkembang di Jawa, tetapi juga tumbuh di berbagai daerah yang memiliki potensi besar. Dengan begitu, pemerataan ekonomi dan pembangunan bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.
