MEDAN, FraksiGerindra.id -- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 10.000 paket sembako kepada masyarakat di
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Haekal, menegaskan bahwa fokus utama DPR RI saat ini adalah menjaga stabilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga regulator yang
KALIMANTAN TIMUR, FraksiGerindra.id -- Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan tidak hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai ruang pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif nasional. Gagasan pembangunan Pusat Kebudayaan dan
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki peran historis dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia, jauh sebelum republik berdiri hingga masa kini. Hal itu
PADANG PARIAMAN, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya ruang Intensive Care Unit (ICU) dan layanan darurat, pascabencana banjir dan longsor yang
PADANG PARIAMAN, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang
MEDAN, FraksiGerindra.id -- Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI melakukan pendalaman investigasi serta identifikasi persoalan tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Sumatera Utara.
SERANG, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi II DPR RI, Esthon Leyloh Foenay, menilai kinerja perbankan daerah di Provinsi Banten, khususnya Bank Banten, secara umum menunjukkan tren yang positif. Menurutnya, perbankan daerah
PALEMBANG, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antar-Aparat Penegak Hukum (APH) guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Menurutnya, sinergi yang solid antara
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Badan Legislasi DPR RI menilai penataan kelembagaan dan mekanisme pengawasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus dirumuskan secara selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku. Pembahasan revisi Undang-Undang