Djodi Ridder Putra

LONDON, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor resmi Perdana Menteri Inggris, 10 Downing Street, London, Selasa (20/1/2026). Pertemuan

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di tiga provinsi yang terdampak bencana,

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi, Rocky Candra, membawa kasus dugaan kriminalisasi terhadap guru honorer Tri Wulansari ke Komisi III DPR RI, Selasa (20/1/2026). Tri Wulansari merupakan

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026. Peninjauan ulang undang-undang

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, meminta agar proses hukum terhadap seorang guru di Jambi yang telah ditetapkan sebagai tersangka segera dihentikan. Ia menilai perkara

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pengetahuan serta akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Hal tersebut

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung progres perbaikan jalan nasional di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video untuk membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Senin (19/1) waktu setempat. Rapat

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sebagai capaian penting

JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengingatkan pemerintah bahwa penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi ujian nyata bagi ketahanan negara. Ia mendorong