JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ribuan tenaga honorer di Kota Makasar terancam dirumahkan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai melakukan penataan tenaga non-ASN. Langkah ini diambil karena adanya temuan tenaga honorer yang diduga fiktif.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makasar, Idris, meminta Pemkot tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia menegaskan, honorer yang benar-benar bekerja jangan sampai menjadi korban.
“Kalau memang ada pegawai fiktif, keluarkan! Tapi harus dibuktikan dulu. Kita lihat SK-nya, datanya, jangan hanya katanya. Tapi jangan sampai yang resmi dan sudah lama bekerja malah jadi korban,” kata Idris di kantor DPRD Makassar, Rabu (14/5).
Idris juga menyoroti nasib tenaga kontrak yang gagal dalam seleksi CPNS. Ia menyebut mereka justru terancam kehilangan status sebagai honorer, meski telah lama mengabdi.
“Apa ini adil? Di mana letak keadilan sosial kita kalau mereka yang benar-benar bekerja malah digeser, sementara yang fiktif tak tersentuh karena datanya tidak jelas?” ujarnya.
Sampat saat ini, Pemkot Makasar belum memberikan penjelasan rinci soal proses verifikasi data honorer dan langkah lanjutan yang akan diambil.
