JAKARTA, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan, khususnya bagi keluarga miskin ekstrem di Indonesia. Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan spesifik ke Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, salah satu lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial RI, Jumat (11/07/2025).
Menurut Wachid, fasilitas Sekolah Rakyat di Sentra Pangudi Luhur sangat memadai, bahkan melebihi sekolah umum pada umumnya. Fasilitas tersebut meliputi iPad, komputer, laboratorium komputer, lapangan olahraga, hingga asrama siswa.
“Kami melihat langsung bagaimana persiapan Sekolah Rakyat di Sentra Pangudi Luhur ini. Fasilitasnya luar biasa, bahkan lebih lengkap dari sekolah umum. Ini patut diapresiasi,” ujar politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Meski demikian, ia menyoroti pentingnya penyempurnaan skema seleksi penerimaan siswa, terutama agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak terlewatkan.
“Kalau ada anak yang tidak lolos seleksi padahal miskin, lalu bagaimana solusinya? Ini perlu dibahas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perhatian tidak hanya tertuju pada anak, tetapi juga orang tua. Menurutnya, kemandirian keluarga harus menjadi bagian dari program agar dampaknya berkelanjutan.
Abdul Wachid menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Ia menyebut program ini sebagai bagian nyata dari komitmen Presiden Prabowo untuk menyiapkan generasi emas 2045.
Saat ini, program Sekolah Rakyat ditargetkan menjangkau 100 lokasi pada tahun 2025. Komisi VIII DPR RI telah menyatakan dukungan terhadap penambahan anggaran pada tahun 2026 guna memperluas cakupan program.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan. Untuk itu, ia meminta kepala daerah aktif mendukung penyediaan lokasi.“Pak Prabowo sudah mencanangkan bahwa setiap kabupaten/kota harus punya minimal satu Sekolah Rakyat. Tapi kendalanya sekarang ada di lokasi. Kami minta bupati, wali kota, dan gubernur ikut aktif menyiapkan lahan,” pungkasnya.
