JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR RI untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, organisasi buruh, serta pelaku usaha dalam mengawal perlindungan tenaga kerja. Menurutnya, hubungan yang terjalin secara berkelanjutan antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus mendukung terciptanya kondisi perekonomian nasional yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Dasco seusai menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara pimpinan DPR RI dan perwakilan organisasi buruh untuk membahas penguatan perlindungan pekerja serta pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menyampaikan bahwa perwakilan koalisi buruh memberikan apresiasi terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dasco menilai komunikasi yang baik antara DPR dan organisasi buruh perlu terus dipertahankan agar berbagai aspirasi serta persoalan yang dihadapi pekerja dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.
Ia juga mengajak seluruh elemen gerakan buruh untuk tetap memusatkan perhatian pada upaya memperjuangkan hak-hak pekerja, meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan ketenagakerjaan, serta memberikan pendampingan terhadap persoalan yang muncul di lingkungan kerja.
Menurut Dasco, berbagai pandangan dan isu yang berkembang di media sosial tidak seharusnya mengalihkan perhatian organisasi buruh dari agenda utama dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya.
“Tadi kami juga sempat berdialog bahwa saya sampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berseliweran di netizen. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujar Dasco kepada awak media di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Dasco menekankan pentingnya membangun komunikasi yang intensif antara DPR RI, pemerintah, pekerja, dan perusahaan. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia menilai dialog antarpemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan industrial yang kondusif. Dengan komunikasi yang berjalan secara berkesinambungan, berbagai aspirasi pekerja diharapkan dapat memperoleh perhatian tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha dan kondisi perekonomian nasional.
Dasco menegaskan bahwa pertemuan dengan koalisi buruh menghasilkan kesepahaman mengenai perlunya menjaga hubungan dan komunikasi secara berkelanjutan.
“Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Menurutnya, kesinambungan komunikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja memperoleh ruang pembahasan bersama pihak terkait.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang hadir mewakili KBPBI, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI atas dukungan terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Andi Gani menilai proses pembahasan regulasi tersebut telah memberikan ruang komunikasi antara DPR RI dan kalangan buruh. Menurutnya, dialog dan pertukaran pandangan selama proses pembentukan undang-undang menjadi bagian penting dalam menyampaikan aspirasi serta kepentingan pekerja.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Dasco dan jajaran pimpinan DPR RI atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan hingga pengesahan regulasi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Gani turut menegaskan sikap gerakan buruh yang tergabung dalam KBPBI terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menyampaikan bahwa organisasi buruh yang tergabung dalam koalisi tersebut tetap berpegang pada konstitusi dan menghormati pemerintahan yang sah. Penegasan tersebut sekaligus menjadi tanggapan terhadap berbagai anggapan yang menurutnya berkembang di media sosial mengenai sikap politik gerakan buruh.
“Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan DPR RI lainnya, yakni Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Pertemuan juga diikuti sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, antara lain KSPSI AGN, KBMI, ASPIRASI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, SP KAI, FSPGI, FPBI, SPSI 73, SPSI YRS, dan Sarbumusi.
Kehadiran berbagai organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyampaikan aspirasi pekerja sekaligus memperkuat komunikasi dengan lembaga legislatif mengenai pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.
Melalui audiensi tersebut, Dasco menegaskan pentingnya menjaga ruang dialog antara DPR RI dan seluruh elemen gerakan buruh agar komunikasi mengenai persoalan ketenagakerjaan dapat terus berjalan secara terbuka dan konstruktif.
Penguatan koordinasi antara pemerintah, DPR, pekerja, dan perusahaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus memperluas kesempatan bagi organisasi buruh untuk menyampaikan aspirasi dan mengadvokasi persoalan yang dihadapi pekerja.
Dengan komunikasi yang berkelanjutan, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama-sama mendorong terciptanya hubungan industrial yang lebih baik, memperkuat perlindungan hak pekerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat.





