JAKARTA, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi VIII DPR RI H.M. Husni mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Ia menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan situasi serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum menentukan rencana keberangkatan ke Tanah Suci.
Hal tersebut disampaikan Husni melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2026). Menurutnya, perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah perlu menjadi perhatian calon jemaah, mengingat situasi keamanan dapat memengaruhi kelancaran perjalanan internasional, termasuk penerbangan menuju Arab Saudi.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa perjalanan umrah dari Indonesia umumnya melalui dua pintu masuk utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Karena itu, perkembangan keamanan di wilayah Arab Saudi perlu terus dipantau untuk memastikan perjalanan ibadah dapat berlangsung dengan aman.
Husni menilai pemerintah melalui instansi terkait memiliki peran penting dalam memantau perkembangan situasi keamanan dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Informasi resmi tersebut diperlukan agar calon jemaah tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul serangkaian serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada Sabtu (10/10/2026) dan Minggu (11/10/2026) waktu setempat. Kelompok Houthi dilaporkan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, sementara otoritas Arab Saudi melaporkan adanya korban jiwa, korban luka, dan gangguan terhadap aktivitas penerbangan.
Perkembangan tersebut meningkatkan perhatian terhadap keamanan penerbangan di kawasan Arab Saudi. Meski serangan terjadi di Riyadh, Husni mengingatkan bahwa potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap perjalanan masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umrah.
“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.
Minta Calon Jemaah Pertimbangkan Situasi Keamanan Sebelum Berangkat
Lebih lanjut, Husni menilai kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah perlu menjadi salah satu pertimbangan utama bagi calon jemaah dalam merencanakan perjalanan ibadah.
Menurutnya, meskipun Makkah dan Madinah berada relatif jauh dari Riyadh yang menjadi lokasi serangan, perkembangan konflik tetap perlu dicermati karena eskalasi ketegangan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan kawasan.
Ia mengingatkan agar calon jemaah mempertimbangkan kesiapan perjalanan secara matang dan tetap mengikuti perkembangan informasi dari otoritas yang berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan situasi yang dapat berdampak terhadap keselamatan maupun kelancaran perjalanan.
“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.
Husni menegaskan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan tanpa mengabaikan informasi dan arahan resmi pemerintah. Menurutnya, keputusan terkait keberangkatan maupun kemungkinan penundaan perjalanan harus mempertimbangkan kondisi keamanan yang terus berkembang.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan serta kebijakan perjalanan yang berlaku.
Komisi VIII Tunggu Informasi Resmi Pemerintah
Terkait perkembangan tersebut, Husni menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI masih menunggu informasi dan pengumuman lebih lanjut dari instansi berwenang, khususnya Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah.
Selain itu, informasi dari pemerintah Arab Saudi juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah yang perlu diambil terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah di tengah situasi keamanan regional yang belum stabil.
Menurut Husni, pemantauan secara berkelanjutan diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan keselamatan jemaah serta kondisi aktual di lapangan.
Ia berharap seluruh calon jemaah tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dan memperhatikan arahan pemerintah sebelum melakukan perjalanan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait keberangkatan ke Tanah Suci dapat dilakukan secara lebih hati-hati dengan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan.
