BANDUNG, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong pemerintah memperkuat dukungan anggaran bagi pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk program preservasi jalan yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Danang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).
Menurut Danang, kebutuhan pendanaan infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi tantangan karena keterbatasan kapasitas fiskal, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, gubernur menyampaikan adanya defisit anggaran daerah yang berdampak pada kemampuan pembiayaan berbagai program pembangunan infrastruktur. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penanganan ruas Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, khususnya jalur Cikampek hingga Cirebon.
“Jalur Pantura di Jawa Barat menjadi pekerjaan rumah bersama. Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat memberikan dukungan agar penanganan ruas tersebut dapat dipercepat,” ujar Danang.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus direspons melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menetapkan prioritas pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menilai kolaborasi tersebut penting agar berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari kondisi jalan, kenyamanan berkendara, hingga tingkat kemantapan jalan, dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, Danang juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pendanaan infrastruktur yang mengemuka dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama mitra kerja Komisi V DPR RI. Menurutnya, masih terdapat kekurangan anggaran (backlog) yang memerlukan tambahan dukungan pendanaan agar target pembangunan dapat direalisasikan.
“Kami melihat masih banyak kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi. Karena itu, Komisi V DPR RI mendorong agar dukungan pendanaan dapat ditingkatkan sehingga sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah benar-benar dapat diwujudkan,” katanya.
Danang menilai tanpa tambahan dukungan fiskal maupun skema pembiayaan alternatif, percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat akan menghadapi berbagai keterbatasan.
Ia menegaskan bahwa salah satu program yang perlu menjadi prioritas adalah preservasi jalan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kualitas infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Preservasi jalan harus menjadi prioritas karena bukan hanya menyangkut kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga keselamatan masyarakat. Infrastruktur jalan yang terpelihara dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat,” pungkasnya.
