JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, mengkritik efektivitas manajemen operasional PT PLN (Persero) dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional. Ia mengingatkan jajaran direksi PLN agar persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat tidak berujung pada sorotan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT PLN (Persero) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa tidak lagi mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026.
Menurut Darmawan, kondisi tersebut didukung oleh tambahan pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, yakni 4.500 kkal/kg ke atas. PLN memperoleh tambahan pasokan sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026 di luar pasokan yang telah tersedia, serta tambahan 3 juta ton per bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2026.
Tambahan pasokan tersebut, kata Darmawan, meningkatkan daya mampu pasok sistem kelistrikan Jawa sebesar 5 gigawatt (GW), sehingga berada di atas kebutuhan sebesar 35,9 GW.
“Kondisi sistem kelistrikan Jawa sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak tanggal 21 Juni 2026. Kondisi ini secara bersama-sama terus kami jaga dan kita tingkatkan,” ujar Darmawan, Kamis (2/7/2026).
Menanggapi paparan tersebut, Ramson menilai persoalan utama masih terletak pada efektivitas manajemen operasional PLN. Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kelistrikan di daerah sering kali berujung pada penilaian negatif terhadap Presiden, padahal persoalan tersebut berada pada ranah pengelolaan internal perusahaan.
“Rakyat mengeluh di dapil, yang disalahkan akhirnya ujung-ujungnya Bapak Presiden. Padahal ini hanya masalah manajemen operasional saja yang kurang efektif,” tegas Ramson.
Dalam kesempatan itu, Ramson juga menyoroti implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) batu bara. Ia menilai pemerintah telah menyediakan instrumen kebijakan yang memadai untuk menjamin pasokan batu bara bagi PLN, sehingga yang diperlukan adalah optimalisasi pelaksanaan oleh manajemen perusahaan.
“Dulu kita putuskan DMO 25% dan DPO. Saya fight untuk itu guna menjaga eksistensi PLN. Saat harga pasar mencapai 200 dolar AS per metrik ton, PLN tetap dijamin mendapatkan harga 70 dolar AS. Instrumennya sudah ada, ini bagaimana manajerial PLN merealisasikannya? Bicara dong sama Dirjen Batu Bara, bicara sama Menteri ESDM. Mana ini? Kumpulkan perusahaan-perusahaannya, jangan hanya retorika,” ujar Ramson.
Selain itu, Ramson turut menyoroti pentingnya transparansi komunikasi antara direksi PLN dan DPR. Ia mengaku keberatan apabila terdapat pembahasan tertutup sebelum rapat resmi yang seharusnya menjadi forum utama penyampaian informasi kepada publik.
“Kita jangan setengah kamar dua jam, sedangkan di forum resmi hanya satu jam. Kita di sini untuk rakyat, rapat ini terbuka untuk rakyat. Saya digaji untuk rakyat, dikasih tunjangan untuk rakyat, semua untuk rakyat,” ucapnya.
Di akhir penyampaiannya, Ramson mengingatkan jajaran direksi PLN, termasuk para pejabat yang baru menjabat, bahwa keberlangsungan perusahaan juga ditopang oleh dukungan politik anggaran dari DPR RI. Ia menyinggung pengalamannya ketika memperjuangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) guna memperkuat kondisi keuangan PLN sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan kelistrikan nasional.
