BANJARBARU, FraksiGerindra.id — Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menegaskan pentingnya langkah mitigasi dampak El Nino di Kalimantan Selatan guna menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, provinsi tersebut memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga pangan nasional karena mencatat indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Titiek menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas di sektor pertanian dan peternakan.
“Kondisi tersebut memerlukan langkah mitigasi yang cepat, terintegrasi dan berbasis data,” ujar dia pada kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka menghadapi dampak El Nino di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat.
Titiek mengatakan, dengan skor Indeks Ketahanan Pangan sebesar 81,26 yang merupakan tertinggi di Indonesia, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai penyangga pangan nasional sekaligus menjadi salah satu pemasok utama kebutuhan pangan di wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Karena itu, dampak El Nino di Kalsel berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi secara optimal,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa langkah mitigasi di sektor pertanian perlu difokuskan pada upaya menjaga produksi melalui optimalisasi sistem irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, pemenuhan kebutuhan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan berbagai langkah tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, penyuluh pertanian, hingga para petani.
Selain sektor pertanian, Titiek juga menyoroti dampak kemarau panjang terhadap sektor peternakan. Ia menyebutkan bahwa peningkatan suhu atau heat stress dapat menurunkan produktivitas ternak sekaligus meningkatkan risiko munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) maupun zoonosis.
Oleh karena itu, lanjutnya, kesiapan layanan balai veteriner serta pengawasan kesehatan hewan menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor peternakan.
Melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, Komisi IV DPR RI memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan para pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak El Nino. Kesiapan tersebut meliputi sistem peringatan dini, ketersediaan sarana produksi pertanian, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, distribusi pupuk, pengawasan lalu lintas komoditas dan ternak, hingga kesiapan layanan veteriner dalam mengantisipasi potensi peningkatan penyakit hewan.
“Komisi IV DPR RI juga ingin memastikan berbagai program dan anggaran yang telah dialokasikan mampu menjawab kebutuhan di lapangan sehingga petani dan peternak tetap dapat berproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, serta stabilitas harga pangan dapat dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim,” ujar Titiek Soeharto.
