JAKARTA, Fraksigerindra.id – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti perlunya peningkatan peran BUMN transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui optimalisasi layanan logistik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Direktur Utama Perum DAMRI, Rabu (24/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Kawendra menilai pertumbuhan UMKM yang semakin pesat harus diikuti dengan dukungan ekosistem logistik yang kuat, termasuk melalui optimalisasi jaringan transportasi milik BUMN.
“UMKM kita saat ini sedang bergeliat luar biasa. Namun, kalau melihat data, pengoptimalan PELNI ini masih minimum. Harus ada formula yang lebih baik agar teman-teman UMKM bisa mengoptimalkan hal ini. Kita sedang mendorong besar-besaran UMKM supaya bertumbuh, dan pasti kebutuhan logistiknya tinggi,” ujar Kawendra dalam rapat, Rabu (24/6).
Menurutnya, Indonesia perlu memiliki sistem distribusi yang semakin terintegrasi untuk memperluas akses produk dalam negeri. Ia kembali mendorong gagasan penguatan layanan kargo nasional melalui sinergi antar-BUMN transportasi.
“Kalau di negara lain punya kebutuhan luar biasa dengan produk dalam negeri, saya satu tahun lalu pernah mengusulkan membuat Cargo Merah Putih. Nantinya saya akan usulkan lagi terkait sinergitas, baik antara PELNI maupun semua pihak yang bisa masuk dalam konteks logistik, termasuk lambung pesawat yang dapat digunakan untuk kebutuhan logistik,” jelasnya.
Selain sektor logistik, Kawendra juga menyinggung rencana pengembangan sistem manajemen digital di PELNI. Ia berharap transformasi teknologi yang dilakukan perusahaan tidak hanya sebatas pengembangan sistem, tetapi memberikan dampak nyata terhadap kinerja bisnis.
“PELNI memang akan mengembangkan management system. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekadar proyek IT, tapi benar-benar bisa mendorong revenue atau pendapatan perusahaan,” katanya.
Sementara kepada ASDP, Kawendra memberikan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan layanan transportasi penyeberangan. Menurutnya, budaya keselamatan harus terus diperkuat agar risiko kecelakaan dapat ditekan.
“Kalau bicara keselamatan tentu tidak boleh ada tawar-menawar. Rasanya kita perlu dorong apa yang diharapkan, dan budayanya harus diubah. Kalau bisa zero accident,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah lintasan ASDP yang telah berubah status dari perintis menjadi komersial, tetapi masih menghadapi tantangan dari sisi keuangan.
“Selama empat tahun terakhir ini ada 21 lintasan yang beralih dari perintis ke komersial, tapi labanya masih negatif Rp50,62 miliar di 2025. Mudah-mudahan ke depan bisa dipastikan subsidi itu tepat sasaran dan tidak menjadi beban fiskal,” ungkap Kawendra.
Dalam kesempatan yang sama, Kawendra turut memberikan catatan kepada DAMRI terkait optimalisasi kinerja perusahaan. Ia memahami tantangan dalam mengelola perusahaan negara, tetapi meminta DAMRI tetap melakukan evaluasi dan inovasi agar dapat semakin kompetitif.
“Tidak mudah mengelola perusahaan negara, tapi tidak boleh juga kita mengatakan tidak ada bantuan negara sehingga kinerja tidak optimal. Kita harus berkaca, banyak perusahaan swasta yang tidak mendapatkan privilege seperti DAMRI tapi bisa mendapatkan keuntungan dan karyawannya sejahtera,” ujarnya.
Kawendra berharap DAMRI dapat terus memperbaiki strategi bisnis dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, termasuk setelah beberapa kali pengajuan Public Service Obligation (PSO) belum mendapat persetujuan.
“Coba dievaluasi karena negara menganggap mampu dan coba optimalkan hal itu. Saya berharap ada kabar baik dari DAMRI, jangan hanya kabar soal ditolaknya PSO,” pungkasnya.
