JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang terukur dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajaran terkait pembahasan revisi anggaran tahun 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Kamrussamad menegaskan bahwa setiap program yang didanai melalui anggaran negara harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas sehingga manfaat dan dampaknya bagi masyarakat dapat dievaluasi secara objektif.
Ia juga menyoroti bertambahnya mandat LPS setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, kewenangan LPS kini tidak hanya mencakup penjaminan simpanan perbankan, tetapi juga penjaminan polis asuransi, penguatan fungsi resolusi, pembentukan struktur penjaminan polis, perlindungan hukum bagi pejabat LPS, hingga penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap tata kelola dan anggaran lembaga tersebut.
Dengan perluasan kewenangan tersebut, Kamrussamad mengingatkan bahwa DPR kini memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) operasional LPS sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan anggaran beserta capaian program harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur.
Dalam kesempatan itu, Kamrussamad meminta penjelasan mengenai hasil pelaksanaan berbagai program literasi keuangan yang telah dijalankan LPS sepanjang 2025, termasuk penyelenggaraan Financial Festival di sejumlah kota seperti Surabaya dan Medan.
“Kami ingin mengetahui output dan outcome yang telah dihasilkan dari festival finansial tersebut. Apakah hasilnya tergambar dalam survei nasional yang sudah atau sedang dilaksanakan, khususnya untuk program kegiatan 2025,” ujarnya.
Selain Financial Festival, ia juga menyoroti program Economic Outlook yang diselenggarakan LPS bersama salah satu media partner. Menurutnya, LPS perlu menjelaskan besaran anggaran yang digunakan, cakupan audiens yang berhasil dijangkau, serta dampak program tersebut terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Kamrussamad turut mengingatkan agar kerja sama dengan media dilakukan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesan eksklusivitas kepada pihak tertentu.
“Ekosistem media di Indonesia sangat beragam. Jangan sampai menimbulkan kesan monopoli. LPS harus menjadi mitra bagi seluruh lembaga media,” katanya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan dasar pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Financial Festival pada 2026. Menurutnya, penentuan lokasi kegiatan seharusnya didasarkan pada data serta kebutuhan masyarakat, khususnya terkait tingkat literasi keuangan di masing-masing daerah.
Ia juga meminta penjelasan mengenai kelompok sasaran program tersebut, mengingat jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sebanyak di provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur.
“Apakah penentuan wilayah itu berbasis data atau pertimbangan lain? Ini perlu dijelaskan agar kami juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila muncul pertanyaan terkait program literasi keuangan,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Kamrussamad kembali menekankan pentingnya penyusunan KPI yang jelas dan terukur bagi seluruh program literasi maupun inklusi keuangan LPS. Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi harus diukur melalui output dan outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau rumusan KPI-nya bisa ditentukan dengan baik, maka kami yakin program-program tersebut ke depan akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
