DENPASAR, FraksiGerindra.id — Pentingnya diplomasi parlemen sebagai instrumen pendukung pembangunan daerah menjadi salah satu fokus kunjungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Denpasar, Bali. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah daerah sekaligus menyampaikan berbagai perkembangan agenda internasional yang tengah diperjuangkan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Sebagai alat kelengkapan DPR RI yang menjalankan fungsi diplomasi parlemen, BKSAP memiliki peran strategis sebagai second track diplomacy dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum parlemen internasional, BKSAP tidak hanya membangun hubungan dengan parlemen negara lain, tetapi juga mendorong penguatan diplomasi ekonomi melalui dukungan terhadap penyelesaian perjanjian perdagangan, promosi investasi, serta pembahasan regulasi yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa hasil diplomasi yang diperjuangkan Indonesia di tingkat internasional pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami berbagai perkembangan global agar mampu menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi perubahan kebijakan dan dinamika ekonomi dunia.
“Kami tentunya memberikan penjelasan kepada teman-teman di daerah terkait apa yang telah kami lakukan di forum-forum internasional. Apalagi Indonesia sekarang sedang menuju aksesi menjadi anggota OECD yang nantinya akan memengaruhi perbaikan tata kelola pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujar Husein usai memimpin kunjungan kerja dalam rangka BKSAP Day ke Denpasar, Bali, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, keanggotaan OECD akan membawa berbagai standar baru dalam tata kelola pemerintahan, investasi, perdagangan, transparansi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Husein menilai berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam proses tersebut tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, tetapi juga akan berpengaruh langsung terhadap pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Kami rasa ini sangat penting karena pada 2027 Indonesia diharapkan dapat merampungkan seluruh persyaratan yang diberikan OECD agar bisa menjadi anggota tetap. Ke depan ini akan memengaruhi banyak hal, termasuk ekonomi, perdagangan, dan berbagai kebijakan di pemerintah kota dan kabupaten,” jelas politisi muda tersebut.
Lebih lanjut, Husein menekankan bahwa keterlibatan daerah dalam memahami perkembangan diplomasi internasional semakin penting di tengah eratnya hubungan antara kebijakan global dan kebutuhan pembangunan lokal. Berbagai keputusan yang dibahas dalam forum internasional, mulai dari perdagangan, investasi, transformasi digital, hingga pembangunan berkelanjutan, dinilai akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan arah kebijakan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Husein juga menyoroti posisi Bali sebagai salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Menurutnya, Bali memiliki peran strategis dalam mendukung diplomasi bangsa melalui sektor pariwisata yang telah menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia di tingkat global.
Ia menilai keberhasilan Bali menjaga daya tarik wisatanya selama puluhan tahun menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi budaya dan pariwisata. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Bali sudah sangat terkenal sejak lama, bahkan hampir 100 tahun dikenal dunia melalui sektor pariwisatanya. Karena itu kami mengharapkan Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, untuk terus berinovasi dan menjaga kelestarian alam yang ada di Bali. Ini menjadi salah satu garda depan Indonesia dalam berdiplomasi melalui sektor pariwisata,” katanya.
Husein menambahkan bahwa isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama dalam berbagai forum internasional. Oleh sebab itu, upaya menjaga lingkungan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan tidak hanya penting bagi Bali, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa BKSAP secara rutin membangun komunikasi dan dialog dengan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota untuk memastikan adanya pemahaman yang sama mengenai berbagai isu strategis internasional yang berpotensi memengaruhi daerah. Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi daerah yang dapat diperjuangkan dalam berbagai forum internasional.
“BKSAP banyak bekerja sama dan mengunjungi pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi karena ada banyak kebijakan yang nantinya akan dirasakan langsung oleh daerah. Apa yang dibahas di forum internasional pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Husein mencontohkan sejumlah isu yang saat ini menjadi perhatian global, seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI), transformasi ekonomi digital, perdagangan internasional, investasi, hingga perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, berbagai isu tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan nasional yang kemudian diterjemahkan menjadi program dan regulasi di tingkat daerah.
“Kebijakan mengenai AI, ekonomi, perdagangan, maupun lingkungan hidup yang dibahas di forum internasional nantinya akan diturunkan kepada pemerintah daerah. Maka dari itu isu-isu tersebut sangat bersentuhan langsung dengan pemerintah kota dan kabupaten,” pungkas Husein.
Melalui kegiatan ini, BKSAP DPR RI berharap pemerintah daerah semakin memahami peran diplomasi parlemen dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi yang kuat antara diplomasi internasional dan pembangunan lokal, berbagai peluang kerja sama, investasi, dan perdagangan yang diperoleh Indonesia di tingkat global diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke daerah.
