MADIUN, FraksiGerindra.id — Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya penguatan ketahanan informasi publik guna menghadapi penyebaran berita bohong (hoaks) yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan nasional. Komisi I DPR RI menilai bahwa konsep ketahanan nasional saat ini tidak hanya mencakup aspek pertahanan fisik, tetapi juga perlindungan ruang digital dari berbagai narasi destruktif yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Imron Amin, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan penolakannya terhadap berbagai bentuk pembingkaian negatif atau framing yang ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Imron, TNI merupakan institusi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di tengah masyarakat. Karena itu, ia menilai diperlukan sinergi yang kuat antar unsur pertahanan negara untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi tersebut.
“Karena sangat miris kalau sampai TNI selalu diberitakan hoaks, saya kurang sepakat. Jadi, saya meminta pada Pak Menhan, dan Pak Panglima, mari kita bersinergi, kerja sama untuk selalu menjaga marwah dan martabat TNI,” jelas Imron.
Lebih lanjut, Imron menilai penyebaran disinformasi yang terjadi di ruang publik kerap memiliki kepentingan ekonomi maupun politik tertentu, terutama ketika pemerintah menjalankan berbagai kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan nasional. Menurutnya, langkah-langkah penertiban yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi, sering kali direspons dengan munculnya berbagai informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ia mencontohkan, berbagai isu seperti rumor demonstrasi besar-besaran maupun narasi yang berlebihan terkait ancaman tertentu kerap digunakan untuk membentuk persepsi negatif dan menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat.
“Dan sekarang ketika pemerintah ini ingin berdiri sendiri, ingin mengelola sendiri, banyak oknum-oknum yang tidak menginginkan itu terjadi. Nah itu, berita-berita itu yang selalu digoreng agar masyarakat ini terbawa arus agar negara kita chaos,” ungkap Imron.
Sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan tersebut, Komisi I DPR RI telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat strategi komunikasi publik serta menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
Imron menilai masyarakat perlu memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai berbagai capaian dan program pemerintah sehingga tidak hanya menerima informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Pencapaian pemerintah sangat sedikit pemberitaan, tapi berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya itu selalu bermunculan. Maka dari itu masih kita perlu apa menyampaikan informasi-informasi yang seharusnya masyarakat terima, tidak hanya hoaks aja,” pungkasnya.
