JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menekankan perlunya pergeseran prioritas belanja daerah dari kegiatan seremonial menuju program pembangunan yang lebih substantif dan berdampak nyata.
Menurutnya, di tengah ketidakpastian kondisi global, pemerintah pusat telah memberikan arahan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Ia menilai arahan tersebut harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah.
“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita harus memastikan anggaran digunakan secara efisien dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bahtra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat pola belanja daerah yang bersifat rutin dan berulang setiap tahun, namun belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mendorong perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran daerah agar lebih berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
“Kegiatan yang sifatnya seremonial harus dikurangi. Yang harus diperbanyak adalah program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bahtra menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia mencontohkan masih adanya kondisi di sejumlah daerah di mana fasilitas pendidikan belum memadai, bahkan terdapat siswa yang harus menghadapi keterbatasan akses untuk bersekolah.
“Kita masih melihat ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah. Ini yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah sejumlah pemerintah daerah yang mulai menerapkan kebijakan efisiensi, seperti penghematan penggunaan bahan bakar serta optimalisasi transportasi umum bagi aparatur sipil negara.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah daerah dalam menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi saat ini.
“Upaya-upaya efisiensi ini harus terus diperkuat dan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Komisi II DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi kebijakan efisiensi anggaran di daerah agar tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap, dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
