JAKARTA, Fraksigerindra.id — Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Sidang Paripurna DPR, Selasa (20/5/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, menilai target pertumbuhan tersebut masih berada dalam batas realistis jika ditopang oleh program strategis nasional yang sedang berjalan.
“Kedepan dengan angka 5,2 sampai 5,8, kita melihat angka pertumbuhan itu masih cukup realistis, karena banyak program-program yang masih berjalan sampai saat ini. Tentunya kita sampaikan tadi mengenai 8 program unggulan (pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). Salah satunya Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan,” kata Wihadi dalam video di akun YouTube TVR Parlemen, Selasa (20/5/2025).
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bahwa percepatan investasi dan program hilirisasi akan menjadi faktor penting untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
“5,2 sampai 5,8 persen itu masih mempunyai harapan untuk bisa tercapai karena kita masih mendorong investasi dengan adanya Danantara dan adanya hilirisasi,” ujarnya.
Dalam sidang tersebut, pemerintah juga mengajukan sejumlah asumsi makro lainnya, antara lain inflasi di kisaran 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di level Rp16.500–Rp16.900, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 6,6–7,2 persen.
Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada di rentang USD 60–80 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi pada kisaran 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Wihadi turut mengingatkan bahwa ketidakpastian global, khususnya dalam sektor perdagangan dan investasi, masih menjadi tantangan utama yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya transaksi internasional. Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipatif.
