KALENDER AGENDA

PALANGKARAYA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Perlindungan tersebut dinilai perlu dilaksanakan melalui program yang terintegrasi, berbasis data, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Putih, jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjangkau kelompok pekerja yang menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk pengurus RT/RW dan relawan pemadam kebakaran. “Di bidang ketenagakerjaan, tadi kita apresiasi komitmen dari Pak Wali beserta seluruh jajaran untuk bisa memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan juga aparatur pemerintah,” ujar Putih Sari dalam sambutannya ketika kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (22/7/2026). Putih mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah memasukkan sejumlah kelompok pekerja rentan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat pekerja. “Saya dengar RT/RW, bahkan relawan pemadam kebakaran yang memang memiliki risiko tinggi, ini sudah dimasukkan kepesertaannya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya. Ia menilai aparatur RT/RW dan relawan pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan risiko pekerjaan yang cukup tinggi, kelompok tersebut membutuhkan perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Putih mendorong

ACEH TAMIANG, FraksiGerindra.id –Komisi VI DPR RI meminta BUMN Karya segera membenahi sejumlah kerusakan pada hunian sementara atau huntara yang ditempati warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Perbaikan diperlukan untuk memastikan para pengungsi dapat tinggal dengan aman dan nyaman selama menunggu pembangunan hunian tetap. Permintaan tersebut disampaikan saat delegasi Komisi VI DPR RI meninjau langsung kondisi huntara di Aceh Tamiang, Rabu (22/7/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dan diikuti jajaran direksi BUMN Karya yang bergerak di bidang infrastruktur. Berdasarkan hasil peninjauan, Andre mengatakan struktur utama bangunan huntara masih berdiri kokoh dan dapat menampung seluruh warga terdampak banjir. Namun, Komisi VI menemukan sejumlah bagian bangunan yang membutuhkan pemeriksaan dan perbaikan segera. “Memang harus ada yang kita perbaiki. Kami sudah meminta kepada seluruh direksi karya yang melakukan pembangunan Huntara mengecek kembali bangunan Huntaranya dan memperbaiki kualitasnya kalau ada kerusakan-kerusakan, supaya pengungsi tetap nyaman sambil menunggu hunian tetap dibangun oleh pemerintah,” seru Andre. Andre menegaskan BUMN Karya yang terlibat dalam pembangunan huntara harus bertanggung jawab menjaga kualitas bangunan. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar kerusakan yang ditemukan tidak semakin parah dan mengganggu kenyamanan warga. Delegasi Komisi VI melakukan peninjauan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan sekaligus kehidupan masyarakat yang

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mendorong Kementerian Perhubungan segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Menurut Andi Iwan, keberadaan pelabuhan tersebut sangat dibutuhkan untuk melayani sekitar 40 ribu warga yang tinggal di kecamatan-kecamatan terluar Kabupaten Pangkep. Masyarakat di wilayah tersebut hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan konektivitas antarpulau. Andi Iwan menegaskan bahwa berbagai aspirasi pembangunan infrastruktur transportasi yang diperoleh Komisi V DPR RI selama kunjungan kerja harus diteruskan dan diperjuangkan bersama kementerian terkait. “Dalam setiap kunjungan kerja yang kami lakukan, kami biasanya didampingi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang tentu kami teruskan kepada mitra kerja kami di Kementerian Perhubungan,” ujar Andi Iwan. Salah satu aspirasi yang kembali disampaikan adalah pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba. Namun, setelah mencermati pemaparan pemerintah dalam rapat, Andi Iwan menilai usulan tersebut belum masuk dalam rencana kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi,” katanya. Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi