KALENDER AGENDA

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai arah penegakan hukum selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan perkembangan positif dan berada di jalur yang tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah langkah pembaruan sistem hukum nasional, penguatan perlindungan hak-hak warga negara, serta komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Menurut Habiburokhman, dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan hukum nasional, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang terus berkembang. “Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum krusial untuk membaca kembali arah kompas negara hukum Indonesia. Di tengah pusaran dinamika geopolitik dan tantangan ekonomi global, pemerintah berhasil meletakkan fondasi pembaruan hukum yang kokoh sekaligus membuktikan bahwa keadilan tidak lagi berhenti sebagai jargon politik,” ujar Habiburokhman dalam keterangan resmi, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Habiburokhman menjelaskan bahwa salah satu capaian penting dalam reformasi hukum nasional adalah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026. Menurutnya, penerapan kedua regulasi tersebut menjadi tonggak pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran KUHP baru sekaligus mengakhiri penggunaan ketentuan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, sementara KUHAP baru diharapkan memperkuat mekanisme penegakan

BLITAR, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. Endro Hermono, MBA, menekankan pentingnya pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna mewujudkan sistem data sosial ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain perbaikan data, Endro menilai dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah di lapangan. Hal tersebut disampaikan Endro dalam kegiatan dialog bertajuk “Ngobrol Bareng Ir. Endro Hermono, MBA Anggota DPR RI Komisi VIII dan Elim Tyu Samba, Wakil Wali Kota Blitar” yang diselenggarakan oleh PAC Partai Gerindra Sukorejo di lingkungan Klenteng, RW 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang dipandu Ketua PAC Partai Gerindra Sukorejo, Suhani, tersebut dihadiri sekitar 100 warga RW 02 Kelurahan Sukorejo. Turut hadir Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo, serta Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Tan Ngi Hing. Dalam kesempatan tersebut, Endro menjelaskan bahwa kehadirannya bersama Wakil Wali Kota Blitar bertujuan untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan,